Menkeu Sri Mulyani Ditolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Dapat Dukungan dari Politikus Demokrat

- Sabtu, 11 Oktober 2025 | 07:25 WIB
Menkeu Sri Mulyani Ditolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Dapat Dukungan dari Politikus Demokrat

Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: "Ini Baru Keren!"

Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Sikap ini dianggap sebagai langkah berani dalam menjaga disiplin fiskal negara.

Dukungan datang dari politikus oposisi, Ricky Kurniawan dari Partai Demokrat. Dalam pernyataannya yang viral, ia menyatakan, Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya! Pernyataan ini menjadi simbol apresiasi terhadap langkah Menkeu yang dianggap melindungi uang rakyat.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab keuangannya tidak boleh dialihkan ke negara.

Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis, tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Peran Danantara dan Prinsip Akuntabilitas

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah mendorong peran BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga yang mencari solusi restrukturisasi tanpa melibatkan APBN secara langsung. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi tempat menampung semua kesalahan perencanaan atau kelebihan biaya, tegasnya.

Dukungan dan Kritik Terhadap Kebijakan Fiskal

Halaman:

Komentar