Menkeu Sri Mulyani Ditolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Dapat Dukungan dari Politikus Demokrat

Ricky Kurniawan menilai langkah Purbaya sebagai contoh nyata keberanian menjaga integritas fiskal. Ia menegaskan bahwa selama ini rakyat sering menjadi korban ketika proyek merugi, sementara keuntungan dinikmati segelintir elit.

Menkeu ini sedang melindungi uang rakyat. Jangan sampai APBN jadi dompet darurat buat nutupin kesalahan mereka yang dulu main proyek besar tanpa perhitungan matang, tambah Ricky.

Latar Belakang Utang dan Risiko Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Beban utang ini harus ditanggung oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang melibatkan BUMN dan perusahaan Tiongkok.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, namun di sisi lain memberikan sinyal positif bahwa negara tidak akan menanggung kesalahan korporasi. Pengamat kebijakan publik, Arif Santoso, menyatakan, Kalau ini dikompromikan, kita akan ulang kesalahan masa lalu di mana utang swasta dan BUMN akhirnya diambil alih pemerintah. Itu tidak sehat.

Kesimpulan: Momentum Reformasi Fiskal

Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi momentum penting bagi reformasi kebijakan fiskal Indonesia. Dukungan lintas partai menunjukkan isu ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente dan korupsi. Kebijakan ini menciptakan preseden kuat bahwa proyek bermasalah tak lagi bisa berlindung di balik APBN, menempatkan negara di sisi rakyat.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN