Reformasi BUMN: BUMN Menopang Negara, Bukan Sebaliknya
Hasanuddin menyatakan bahwa reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil jika didasari semangat "BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN".
BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat untuk kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya. Dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN dapat menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.
Peran Aktif Penegak Hukum dalam Masa Transisi
Dalam masa transisi ini, Hasanuddin menekankan pentingnya peran aktif penegak hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan BUMN. Ia menyebut KPK dapat turun secara aktif, sesuai dengan yurisdiksinya, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap untuk mengawasi BUMN secara ketat.
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Pertemuan dengan Jokowi Ibarat Musa dan Firaun, Peluang Restorative Justice Terbuka
Demo Ojek Online 2026 di Monas: 1.541 Personel Amankan Aksi Tanpa Senjata Api
Indonesia Stop Impor Solar 2026: Dampak, Target, dan Akhir Antrean Panjang di SPBU
KSPI dan Partai Buruh Tolak Penghapusan Pilkada Langsung, Khawatirkan Upah Buruh Tertekan