Krisis Air Bersih di IKN: Hanya 0,5% Air Tersedia di Permukaan, BRIN Beri Peringatan

Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi ancaman krisis air bersih yang serius. Riset terbaru dari BRIN mengungkap fakta mencengangkan: hanya 0,5% air yang benar-benar tersedia langsung di permukaan, sementara sebagian besar lainnya tersimpan dalam vegetasi atau justru merupakan kawasan non-air.

Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Laras Tursilowati, menegaskan temuan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah yang menargetkan pemindahan ibu kota politik pada 2028.

"Hasil ini bisa dianggap sebagai warning bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5%. Angka ini tentu jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan kota," tegas Laras dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/10/2025).

Metode Penelitian dan Temuan Kritis

Data mengkhawatirkan ini diperoleh dari kajian menggunakan data satelit dan metode Artificial Neural Network (ANN) dengan akurasi mencapai 97,7%. Meskipun sudah terdapat danau buatan di IKN, volumenya dinilai masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang.

"Saat terakhir ke IKN, terlihat sudah ada danau buatan. Namun, volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil," terang Laras.

Tantangan Tambahan: Tanah Rawa dan Gambut

Masalah ketersediaan air diperparah oleh karakteristik tanah setempat yang didominasi rawa dan gambut. Air gambut tidak bisa langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan yang rumit dan mahal. Tingginya laju pembangunan lahan non-hijau juga semakin memperbesar risiko kelangkaan air bersih.

Solusi Komprehensif Diperlukan

Laras menekankan pentingnya solusi komprehensif yang melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kajian hidrologi, upaya konservasi lahan, dan pembangunan infrastruktur pengelolaan air harus berjalan beriringan.

"Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi," katanya.

Ia juga memperingatkan potensi konflik di masa depan: "Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal."

Target Pemerintah: IKN 2028

Diketahui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa 2028 menjadi target lengkapnya pembangunan 3 unsur kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai Ibu Kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, apa aja tuh? eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu sudah harus ada fasilitasnya," kata dia di Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Sumber: Paradapos.com