Luhut Bicara Soal Utang Kereta Cepat Whoosh: Transportasi Publik Tak Ada yang Untung
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan. Menurutnya, layanan transportasi umum di mana pun selalu membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk dapat beroperasi.
Pernyataan ini disampaikan Luhut menanggapi isu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang membengkak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melunasi utang proyek tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Subsidi Pemerintah untuk Transportasi Publik
Luhut menjelaskan bahwa subsidi pemerintah untuk transportasi publik adalah hal yang wajar, asalkan besaran subsidi tersebut terukur dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," ujar Luhut.
Penyelesaian Masalah Whoosh
Luhut mengungkapkan bahwa permasalahan Whoosh akan diselesaikan bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola BUMN. Dia menyatakan telah berkoordinasi dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menangani masalah ini.
Menurut Luhut, polemik yang muncul seharusnya tidak perlu terjadi karena persoalan inti hanyalah restrukturisasi utang. Dia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang meminta APBN untuk menalangi utang tersebut.
"Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," tegasnya.
Proses Restrukturisasi Menunggu Keputusan Presiden
Luhut mengungkapkan bahwa proses restrukturisasi utang Whoosh telah dibahas dengan pemerintah China. Saat ini, proses tersebut menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto agar tim negosiasi resmi dapat segera dibentuk dan memulai pembicaraan.
Dia mengakui bahwa pergantian pemerintahan menyebabkan pembentukan tim tersebut sedikit terlambat.
"Sekarang perlu nunggu keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," kata Luhut.
Pernyataan Menkeu Soal Tanggung Jawab Danantara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tanggung jawab pelunasan utang Whoosh berada di bawah BPI Danantara. Danantara mengelola dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan utang proyek kereta cepat tanpa harus menggunakan dana APBN.
Profil dan Pembiayaan Proyek Kereta Cepat Whoosh
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menelan investasi hingga 7,2 miliar dolar AS, dengan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS dari target awal 6 miliar dolar AS.
Dari jumlah pembengkakan biaya tersebut, 60% (sekitar 720 juta dolar AS) dibebankan kepada konsorsium Indonesia, sementara 40% (480 juta dolar AS) dibebankan kepada konsorsium China.
Struktur pembiayaan Whoosh terdiri dari:
- 25% melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) KAI senilai Rp3,2 triliun
- 75% dari pinjaman ke China Development Bank (CDB) sebesar 542,7 juta dolar AS
Proyek Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia (60% saham) dan perusahaan China, China Railway International Co. Ltd. (40% saham).
Pemegang saham dari konsorsium Indonesia terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.
Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: ANTARA)
Artikel Terkait
Syekh Ahmad Al Misry Jadi Sorotan Terkait Inisial SAM dalam Laporan Pelecehan Seksual
Kapolda NTT Copot Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Rp375 Juta
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Picu Perdebatan Norma di Media Sosial
Pemuda Tewas Dibunuh di Kamar Penginapan Medan, Jenazah Dibuang ke Sungai