Golkar Laporkan Akun Penyebar Fitnah Bahlil Lahadalia ke Mabes Polri, Ini Kronologinya!

Kader Golkar Laporkan Akun Medsos Penyebar Fitnah ke Bahlil Lahadalia ke Polri

Sebuah kelompok bernama Kaukus Golkar Bersatu secara resmi telah melaporkan dua akun media sosial ke Mabes Polri. Kedua akun tersebut, @kementrianbakuhantam dan @kementrian_kurangajar di Instagram, diduga kuat menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian terhadap Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alasan Pelaporan: Lebih dari Sekadar Serangan Pribadi

Inisiator Kaukus, Fajar R. Zulkarnaen, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan hanya untuk membela pribadi Bahlil, tetapi juga untuk menjaga martabat Partai Golkar. Fajar membedakan antara kritik yang konstruktif dengan fitnah yang merusak.

“Kami menempuh jalur hukum karena ini sudah menyentuh ranah pribadi Pak Bahlil dan kehormatan partai. Kritik boleh saja, tapi jangan berubah jadi fitnah. Kalau sudah menyerang pribadi dan membawa kebencian, itu bukan kritik itu pelanggaran hukum,” tegas Fajar.

Kaitan dengan Kebijakan Strategis ESDM

Fajar menduga serangan digital ini berkaitan erat dengan kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM yang dinilai on the track dalam menjalankan program-program strategis untuk mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional. Kebijakannya yang dianggap pro-rakyat dan sesuai arahan Presiden diduga mengusik kepentingan pihak tertentu.

Permintaan Penyidikan Mendalam

Zulfikar Akbar, perwakilan lain yang juga seorang advokat, menekankan bahwa serangan fitnah terhadap pejabat publik seperti Bahlil adalah serangan terhadap kebijakan negara itu sendiri. Ia mendesak Polri untuk melakukan penyidikan yang mendalam.

“Kami minta Polri menelusuri siapa aktor di baliknya hingga ke akar-akarnya, termasuk akun-akun serupa yang menyebarkan fitnah,” ujar Zulfikar.

Kaukus Golkar Bersatu, yang diwakili oleh Zulfikar Akbar, Dedy Ansari, Andi Muh Riski AD, dan Cania Sunni dalam pelaporan tersebut, berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Tujuannya adalah memastikan kerja-kerja Bahlil untuk bangsa tidak terganggu oleh fitnah di media sosial.

Sumber: Republika