Gubernur Jabar Cek Dana Mengendap Rp 4,17 T ke BI: Ancaman Pecat Pejabat Jika Terbukti Bohong
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan mengecek langsung kebenaran kabar mengenai dana mengendap senilai Rp 4,17 triliun milik Pemprov Jabar yang disebut berada di Bank Indonesia (BI). Ia memberikan ancaman tegas untuk memecat seluruh pejabatnya jika informasi tersebut terbukti benar.
"(Habis dari Kemendagri) ke BI, ya kita harus menanyakan kan, kalau saya sih berharapnya benar Rp 4,1 (triliun). Ya kan, kalau benar saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya, saya berhentikan," ujar Dedi Mulyadi kepada wartawan setiba di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Alasan pemecatan tersebut, menurut Dedi, adalah karena pejabat terbukti telah membohonginya jika memang ada dana mengendap senilai itu. "Ya karena dia bohong sama saya, kan sederhana," tegasnya.
Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa data keuangan Pemprov Jabar yang dimilikinya sudah selaras dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengaku selalu melaporkan data keuangan Pemprov Jabar ke Kemendagri setiap hari.
"Makanya kan data dari BI ini sumber datanya dari mana gitu loh. Kalau saya sih senang aja kalau memang ada Rp 4,1 T, gitu loh," ucap Dedi.
Pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa data mengenai dana pemda yang mengendap di bank diperolehnya dari BI. Purbaya menegaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dapat memeriksa data tersebut langsung ke BI selaku bank sentral.
"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan... Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," tegas Purbaya di kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10).
Sumber: detik.com
Artikel Terkait
Kejagung Belum Pastikan Status Justice Collaborator Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Bawah Mobil Usai Demo, Duga Ada Upaya Intimidasi
Sekretaris Kabinet: Harga Pertamax Masih Termurah di Asia Tenggara, Kecuali Malaysia
Pengamat Peringatkan Potensi Gejolak Sosial seperti 1998 Jika Pemerintah Tak Segera Benahi Ekonomi