Ali Sadikin dan Soeharto: Ironi Sejarah dalam Usulan Gelar Pahlawan Nasional

Publik dibuat terperanjat ketika Kementerian Sosial RI mengusulkan dua nama yang berseberangan dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional: Ali Sadikin dan Soeharto. Penyandingan kedua tokoh besar ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga mengungkap bagaimana negara sering melupakan luka sejarah yang belum sembuh.

Profil Ali Sadikin: Gubernur Jakarta yang Tegas dan Independen

Ali Sadikin, yang akrab disapa Bang Ali, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Ia dikenal sebagai simbol kepemimpinan tegas, jujur, dan berani mengambil risiko. Soekarno menunjuknya justru karena mengetahui Ali adalah sosok "koppig" - keras kepala dan tak bisa disetir.

Sejarah mencatat Ali sering menolak intervensi politik pusat, termasuk dari Soeharto yang sedang menancapkan kuku kekuasaan Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami transformasi signifikan dengan lahirnya Taman Ismail Marzuki, kawasan Ancol, taman kota, dan pelestarian budaya Betawi.

Kemandirian Fiskal dan Konflik dengan Pusat

Ali Sadikin menyadari pembangunan memerlukan dana besar. Ia tak segan mengambil keputusan kontroversial seperti memungut pajak dari perjudian dan hiburan malam demi kemandirian fiskal Jakarta. Namun justru ketegasan dan kemandirian inilah yang membuatnya dianggap "tidak aman" bagi Soeharto.

Ketegangan memuncak pada 1977 ketika mahasiswa Universitas Indonesia mengusulkan Ali sebagai calon presiden. Sejak saat itu, kehidupan Ali Sadikin berubah drastis.

Bergabung dengan Petisi 50 dan Dampaknya

Pasca pensiun, Ali Sadikin bergabung dengan kelompok Petisi 50 - gerakan moral yang menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto. Langkah berani ini membuatnya masuk daftar hitam penguasa.

Ali dicekal keluar negeri, bahkan ditolak berangkat haji. Bisnis keluarganya dipersulit, anaknya kesulitan mengajukan kredit bank karena menyandang nama "Sadikin". Undangan kenegaraan dicabut dan akses terhadap fasilitas publik ditutup.

Kontras dengan Kepemimpinan Soeharto

Soeharto memerintah selama 32 tahun dengan pendekatan tangan besi. Di bawah bendera stabilitas dan pembangunan, rezimnya menundukkan oposisi, membatasi kebebasan pers, dan membangun oligarki kekuasaan. Rezim ini menyingkirkan lawan politik, termasuk tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution, Hoegeng Iman Santoso, dan tentu saja Ali Sadikin.

Pertanyaan Moral tentang Gelar Pahlawan

Menyandingkan Ali Sadikin dan Soeharto dalam satu daftar pahlawan menimbulkan pertanyaan moral mendasar. Bagaimana mungkin korban represi disetarakan dengan pelaku kekuasaan yang merepresinya? Apakah negara hendak memutihkan luka masa lalu demi kompromi politik?

Ali Sadikin berjuang dengan keberanian melawan otoritarianisme, sementara Soeharto membangun sistem yang menundukkan mereka yang berani berbeda. Menempatkan keduanya dalam ruang penghormatan yang sama bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap memori sejarah.

Warisan Moral vs Beban Sejarah

Ali Sadikin mungkin bukan tanpa cela - kebijakan perjudiannya menuai kritik - tetapi keberaniannya melawan kekuasaan adalah warisan moral yang berharga. Sebaliknya, Soeharto merupakan bagian dari bab gelap sejarah yang harus dihadapi dengan jujur.

Negara perlu berhati-hati: setiap gelar yang diberikan tanpa kesadaran sejarah akan menjadi beban moral bagi generasi mendatang. Sejarah tidak boleh direvisi untuk kenyamanan penguasa.

Ditulis oleh: Agung Nugroho (Direktur Jakarta Institute)

Sumber artikel asli: https://www.paradapos.com/2024/10/ali-sadikin-dan-soeharto-ironi-sejarah.html