Ali Sadikin dan Soeharto: Ironi Sejarah dalam Usulan Gelar Pahlawan Nasional

Publik dibuat terperanjat ketika Kementerian Sosial RI mengusulkan dua nama yang berseberangan dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional: Ali Sadikin dan Soeharto. Penyandingan kedua tokoh besar ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga mengungkap bagaimana negara sering melupakan luka sejarah yang belum sembuh.

Profil Ali Sadikin: Gubernur Jakarta yang Tegas dan Independen

Ali Sadikin, yang akrab disapa Bang Ali, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977. Ia dikenal sebagai simbol kepemimpinan tegas, jujur, dan berani mengambil risiko. Soekarno menunjuknya justru karena mengetahui Ali adalah sosok "koppig" - keras kepala dan tak bisa disetir.

Sejarah mencatat Ali sering menolak intervensi politik pusat, termasuk dari Soeharto yang sedang menancapkan kuku kekuasaan Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami transformasi signifikan dengan lahirnya Taman Ismail Marzuki, kawasan Ancol, taman kota, dan pelestarian budaya Betawi.

Kemandirian Fiskal dan Konflik dengan Pusat

Ali Sadikin menyadari pembangunan memerlukan dana besar. Ia tak segan mengambil keputusan kontroversial seperti memungut pajak dari perjudian dan hiburan malam demi kemandirian fiskal Jakarta. Namun justru ketegasan dan kemandirian inilah yang membuatnya dianggap "tidak aman" bagi Soeharto.

Ketegangan memuncak pada 1977 ketika mahasiswa Universitas Indonesia mengusulkan Ali sebagai calon presiden. Sejak saat itu, kehidupan Ali Sadikin berubah drastis.

Bergabung dengan Petisi 50 dan Dampaknya

Pasca pensiun, Ali Sadikin bergabung dengan kelompok Petisi 50 - gerakan moral yang menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto. Langkah berani ini membuatnya masuk daftar hitam penguasa.

Ali dicekal keluar negeri, bahkan ditolak berangkat haji. Bisnis keluarganya dipersulit, anaknya kesulitan mengajukan kredit bank karena menyandang nama "Sadikin". Undangan kenegaraan dicabut dan akses terhadap fasilitas publik ditutup.