Transparansi Hukum dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh: Analisis Krisis Konstitusional

Transparansi dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan imperatif konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak atas informasi publik menjadi prasyarat utama agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata. Landasan hukumnya diperkuat dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Namun, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh justru menjadi contoh nyata kegagalan transparansi. Sebagai Proyek Strategis Nasional, KCJB mencatatkan sejumlah masalah: kenaikan biaya dari 6 miliar dolar AS menjadi 7,2 miliar dolar AS, ketidakjelasan jaminan fiskal pemerintah, serta dugaan mark-up dan kolusi. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan.

Masalah Transparansi dalam Pembiayaan dan Regulasi KCJB

Proyek KCJB yang dimulai tahun 2015 telah menimbulkan sejumlah kontroversi hukum. Pemilihan mitra dari China melalui konsorsium terbatas dinilai bertentangan dengan asas akuntabilitas dalam Perpres No. 107 Tahun 2015. Skema pembiayaan yang awalnya diklaim tanpa APBN akhirnya bergantung pada jaminan negara melalui Perpres No. 93 Tahun 2021.

Dugaan mark-up biaya konstruksi hingga 1,2 miliar dolar AS semakin memperkuat tudingan pelanggaran transparansi. Meski telah diselidiki BPK dan KPK, akses publik terhadap kontrak KCIC tetap tertutup dengan alasan kerahasiaan bisnis—langsung bertentangan dengan semangat UU KIP.

Tumpang Tindih Regulasi dan Lemahnya Akuntabilitas

Kerangka hukum KCJB didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, namun implementasinya justru dipenuhi ambiguitas. Perpres No. 93 Tahun 2021 dan PMK No. 89 Tahun 2023 saling tumpang tindih, melemahkan kontrol publik dan membuka celah penyimpangan fiskal.

Pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas dalam proyek ini juga berpotensi melanggar UU Tipikor, terutama terkait kerugian keuangan negara. Putusan Mahkamah Agung sebelumnya, seperti No. 964 K/Pid.Sus/2018, telah menegaskan bahwa pembayaran proyek infrastruktur tanpa evaluasi transparan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dampak dan Langkah Reformasi yang Diperlukan

Kegagalan transparansi dalam proyek KCJB bukan hanya persoalan administratif, melainkan pelanggaran struktural terhadap prinsip negara hukum. Untuk memulihkan integritas hukum, diperlukan langkah-langkah tegas:

• Audit forensik menyeluruh oleh BPK dan KPK
• Revisi atau pencabutan regulasi yang tumpang tindih
• Penerapan penuh UU KIP termasuk akses terhadap kontrak KCIC
• Penegakan hukum tanpa intervensi politik

Transparansi bukan hanya tentang moralitas birokrasi, melainkan pilar utama demokrasi konstitusional. Tanpa transparansi, hukum kehilangan martabat dan negara kehilangan legitimasinya.

Sumber artikel asli: https://firmantendrymasengi.blogspot.com/2024/12/transparansi-hukum-dan-krisis-negara.html