AS Hapus Tarif Impor Sawit, Kopi, dan Kakao Indonesia, Pelaku Industri Soroti Potensi Produk Hilir

PARADAPOS.COM - Pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif impor untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, dan kakao. Kebijakan yang diumumkan pada awal Februari 2026 ini membuka peluang peningkatan ekspor ke pasar AS. Namun, analisis dari pelaku industri menunjukkan bahwa dampaknya akan bervariasi, dengan potensi terbesar justru terletak pada pengembangan produk hilir bernilai tambah, bukan sekadar ekspor bahan mentah.

Potensi Lonjakan Ekspor Minyak Sawit

Di antara semua komoditas yang mendapat keringanan, minyak kelapa sawit (CPO) dipandang memiliki prospek paling cerah. Kinerja ekspor komoditas ini ke AS memang sudah menunjukkan tren solid dalam beberapa tahun terakhir, dengan volume yang konsisten di atas 2 juta ton.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengonfirmasi bahwa ekspor sempat mencapai 2,5 juta ton pada 2023, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 2,3 juta ton di tahun 2024. Dengan tarif yang kini diturunkan menjadi nol persen, optimisme untuk pertumbuhan lebih besar pun mengemuka.

"Artinya ada potensi apabila tarif menjadi 0%, ekspor ke AS bisa sampai 3 juta ton [dalam] 2 tahun ke depan, karena saat ini food industry yang banyak membutuhkan minyak sawit," jelas Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Prospek Terbatas untuk Komoditas Kakao

Berbeda dengan sawit, angin segar dari kebijakan tarif ini dinilai tidak akan terlalu menggebu-gebu bagi komoditas kakao. Soetanto Abdoellah, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), menyatakan bahwa peningkatan ekspor memang berpeluang terjadi, namun skalanya tidak akan besar.

Hal ini disebabkan oleh pola ekspor kakao Indonesia yang selama ini lebih mengarah ke pasar seperti Tiongkok dan Belanda. Volume pengiriman ke AS untuk produk turunan seperti lemak kakao, cokelat, maupun biji kakao mentah relatif kecil, bahkan masih kalah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sekalipun. Dekaindo sendiri memperkirakan peningkatannya akan berada di bawah 10%.

"Mungkin akan menaikkan kinerja perdagangan Indonesia dengan AS ke depan, tetapi saya kira khususnya untuk komoditas kakao dan produk turunannya tidak terlalu signifikan," ungkap Soetanto.

Selain faktor volume, pelaku usaha juga masih dihantui oleh tantangan klasik berupa ketatnya regulasi keamanan pangan AS. Isu residu pestisida dan kandungan logam berat kerap menjadi batu sandungan utama. Ditambah lagi dengan fluktuasi harga biji kakao dunia yang belakangan turun, membuat banyak eksportir bersikap lebih hati-hati dan menunggu situasi yang lebih stabil.

Optimisme dan Tantangan di Sektor Kopi

Sektor kopi menampilkan sinyal yang lebih positif. Daroe Handojo, Direktur PT Noozkav Kopi Indonesia, mengamati bahwa permintaan kopi dari AS sudah mulai menunjukkan tren peningkatan. Ia optimistis perjanjian dagang ini akan memberikan dampak positif yang nyata, bahkan berpotensi menggeser porsi ekspor yang selama ini mengalir ke negara lain.

"Untuk AS bisa diperkirakan akan mengganti porsi negara lain dalam jumlah besar. Mungkin mayoritas akan mengambil dari Indonesia," tutur Daroe.

Namun, optimisme tersebut tidak boleh mengaburkan pekerjaan rumah yang masih menumpuk. Daroe menekankan bahwa kunci untuk benar-benar memanfaatkan peluang ini terletak pada kemampuan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara berkelanjutan. Aspek ketertelusuran (traceability) produk, yang menjadi perhatian besar konsumen global, juga harus dipenuhi agar kopi Indonesia bisa bersaing secara premium di pasar AS.

Pelajaran Penting: Perlunya Lompatan ke Hilir

Secara keseluruhan, kebijakan pengecualian tarif dari AS ini merupakan kabar baik yang patut disyukuri. Namun, respons dari para pelaku industri justru menyoroti sebuah pelajaran strategis yang lebih dalam. Peluang terbesar tidak lagi terletak pada ekspor bahan mentah semata, melainkan pada kemampuan Indonesia untuk mengolah komoditas tersebut menjadi produk akhir yang bernilai tambah tinggi.

Dengan kata lain, kebijakan ini seharusnya menjadi katalis untuk mempercepat transformasi industri hilir. Tanpa lompatan tersebut, manfaat ekonomi yang diperoleh mungkin tidak akan optimal dan hanya menyentuh permukaan dari potensi sesungguhnya yang dimiliki oleh komoditas-komoditas unggulan negeri ini.