Pemerintah Prioritaskan Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial yang Rusak Akibat Banjir di Sumatera

PARADAPOS.COM - Pemerintah berkomitmen memulihkan lahan perhutanan sosial yang rusak akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan, rehabilitasi lahan dan ekonomi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menjadi prioritas. Pernyataan ini disampaikan dalam penutupan sebuah workshop di Jakarta yang membahas masa depan perhutanan sosial di Indonesia.

Pemulihan Segera untuk Sumber Penghidupan

Rohmat Marzuki menekankan bahwa kawasan perhutanan sosial yang terdampak harus segera direhabilitasi. Kawasan ini bukan sekadar hamparan tanah, melainkan tulang punggung ekonomi bagi ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Tanpa intervensi cepat, bencana alam berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih dalam di tingkat komunitas.

“Tentunya lahan-lahan perhutanan sosial ataupun masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tentunya harus ada pemulihan,” tegas Rohmat, Kamis (19/2/2026).

Ia mengungkapkan, Kementerian Kehutanan akan mendorong berbagai skema pendanaan alternatif untuk mempercepat proses pemulihan tersebut. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Insya Allah ke depan Kementerian Kehutanan juga akan mendukung, akan membantu, semoga nanti ada upaya-upaya termasuk pendanaan alternatif yang kita bisa dorong bersama untuk pemulihan lahan-lahan perhutanan sosial,” ujarnya menambahkan.

Data Kerusakan dan Harapan untuk Korban

Meski berkomitmen penuh, Wamenhut saat ini belum dapat merinci total luasan lahan yang rusak di ketiga provinsi tersebut. Data akurat masih diperlukan untuk menyusun rencana aja yang komprehensif. Di akhir pernyataannya, Rohmat menyelipkan pesan empati dengan mengajak semua pihak mendoakan korban banjir.

“Kita tidak bisa menutup acara ini tanpa kembali mengingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir. Kita doakan terus semoga bisa pulih dan banjir bandang tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.

Perhutanan Sosial sebagai Strategi Nasional

Lebih dari sekadar respons darurat, Rohmat memandang perhutanan sosial sebagai strategi jangka panjang. Dalam pandangannya, program ini adalah fondasi untuk membangun ketahanan iklim, mengurangi risiko bencana, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata melalui aksi nyata di lapangan.

“Dari seluruh sesi yang kita lalui hari ini, satu benang merah menjadi sangat jelas bahwa perhutanan sosial adalah strategi nasional untuk membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil,” jelasnya.

Pernyataan ini sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang hadir dalam pembukaan workshop. Menhut menyebut perhutanan sosial sebagai ‘pengungkit’ kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat miskin di sekitar hutan, sekaligus instrumen pelestarian.

“Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat,” ungkap Raja Juli Antoni.

Ia memaparkan, program ini dirancang sebagai metode strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan memberikan akses legal dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Data Kementerian Kehutanan mencatat capaian signifikan: selama sembilan tahun terakhir, telah disetujui pengelolaan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan skala dan dampak program yang tengah menjadi perhatian utama, termasuk dalam upaya pemulihan pascabencana.