BPOM Jamin Mutu dan Keamanan Ekspor Perdana Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi

PARADAPOS.COM - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengonfirmasi kesiapannya untuk menjamin mutu dan keamanan Beras Haji Nusantara yang akan diekspor ke Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia sekaligus mempromosikan produk beras lokal ke pasar internasional. Ekspor perdana rencananya akan dilakukan pada akhir Februari ini dengan jumlah sekitar 2.280 ton.

Lebih dari Sekadar Ekspor Komersial

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menekankan bahwa inisiatif ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kegiatan perdagangan. Menurutnya, program ini menjadi simbol nyata kedaulatan pangan Indonesia dan bentuk pelayanan negara kepada warganya yang sedang menunaikan ibadah.

"Program ini bukan sekadar aktivitas komersial, melainkan representasi kehadiran negara dan etalase kedaulatan pangan Indonesia untuk memberikan layanan terbaik, menjamin pemenuhan selera dan asupan nutrisi jamaah haji," jelas Taruna di Jakarta, Senin.

Sinergi Pengawasan dengan Otoritas Saudi

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama teknis yang erat dengan otoritas setempat. BPOM mengandalkan Nota Kesepahaman dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) yang telah berlaku sejak 2020 sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi akses pasar. Kerja sama ini menjadi kunci dalam menyelaraskan standar dan prosedur pengawasan.

Dengan mandat pengawasan sebelum dan setelah produk beredar, BPOM berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat. Fokusnya adalah memastikan seluruh aspek, mulai dari mutu produk hingga kelengkapan administrasi, memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan Arab Saudi untuk menghindari penolakan di pintu masuk.

Detail Teknis yang Menjadi Perhatian

Salah satu poin kritis yang mendapat perhatian khusus adalah kepatuhan terhadap aturan pelabelan. Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM akan memastikan setiap kemasan mencantumkan label dalam bahasa Arab serta tanggal kedaluwarsa sesuai kalender Gregorian dan Hijriah, sebagaimana diwajibkan oleh SFDA. Ketaatan pada detail teknis semacam ini sering kali menjadi penentu kelancaran proses kepabeanan.

Untuk itu, koordinasi yang solid antar instansi dalam negeri dinilai sangat penting. Taruna menambahkan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan untuk membangun sistem pengawasan yang terpadu dan efektif.

"Keberhasilan ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi membutuhkan sinergi lintas sektor agar terbangun sistem pengawasan yang terintegrasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin konsistensi mutu, sehingga potensi penolakan di negara tujuan dapat diminimalisasi dan pelaku usaha mendapatkan kepastian ekspor," ungkapnya.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Rencana ekspor ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri oleh perwakilan dari 13 kementerian dan lembaga, menunjukkan tingkat prioritas yang tinggi dari pemerintah. Program ini dilatarbelakangi oleh komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji dengan menyediakan beras yang familiar dengan selera mereka, sekaligus mendukung petani lokal.

Peran penyediaan dan pengelolaan logistik beras ini akan menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga hadir dalam rapat, memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai timeline pengiriman.

"Nanti lanjut akan ke Malaysia dan lain-lain, tapi perdana ke Arab Saudi," tuturnya. "Tanggal 28 [Februari] ini sudah akan diberangkatkan," lanjut Menko Zulkifli Hasan.

Jika berjalan sesuai rencana, ekspor Beras Haji Nusantara ini diharapkan tidak hanya sukses memenuhi kebutuhan jamaah, tetapi juga menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan untuk ekspor produk pangan strategis Indonesia lainnya ke pasar global, membuka pintu bagi produk-produk lokal berkualitas.