Indonesia Dorong Aksi Nyata dan Tawarkan Model Kelola Hutan di Forum Global

PARADAPOS.COM - Indonesia mendorong aksi konkret dalam pengelolaan hutan global, seraya menawarkan pengalaman nasionalnya sebagai model pembelajaran. Hal ini disampaikan dalam pertemuan seluruh anggota Forest & Climate Leaders’ Partnership (FCLP) di Nairobi, Kenya, awal Maret 2026. Sebagai negara pengamat, Indonesia memanfaatkan forum strategis ini untuk memperkuat kolaborasi internasional guna mengatasi krisis iklim melalui tata kelola hutan berkelanjutan.

Desakan untuk Aksi Nyata Menuju 2030

Dalam forum yang dihadiri 34 dari 38 negara anggota itu, perwakilan Indonesia menekankan urgensi waktu. Dengan sisa waktu menuju target iklim 2030 yang semakin sempit, komitmen harus segera diwujudkan dalam langkah-langkah operasional di lapangan.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyatakan bahwa forum FCLP merupakan ruang penting untuk kolaborasi. Ia menegaskan bahwa Indonesia datang dengan modal pengalaman nyata.

“Dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju target 2030, negara-negara perlu mempercepat implementasi aksi nyata di sektor kehutanan,” tegas Haruni. “Indonesia memiliki pengalaman penting dalam pengelolaan hutan tropis, termasuk melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030, yang dapat menjadi kontribusi bagi kerja sama global.”

Berbagi Praktik Terbaik Tata Kelola Hutan

Partisipasi Indonesia tidak hanya tentang menyampaikan posisi, tetapi juga tentang berbagi pengetahuan. Delegasi memaparkan berbagai instrumen kebijakan yang telah dijalankan di dalam negeri, yang dianggap sebagai praktik terbaik yang dapat diadaptasi.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, merinci sejumlah capaian tersebut. Dari sistem verifikasi legalitas kayu hingga program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat, upaya-upaya itu dinilai krusial untuk direplikasi.

“Indonesia terus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), program perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, serta penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan,” jelas Ristianto. “Pengalaman ini penting untuk dibagikan dalam forum global seperti FCLP.”

Membangun Ekonomi Hijau Berbasis Kehutanan

Lebih dari sekadar konservasi, delegasi Indonesia juga membawa wacana tentang membangun ekonomi masa depan. Sorotan diberikan pada potensi pengembangan konstruksi hijau berbasis kayu legal dan berkelanjutan, yang dapat menjadi penopang ekonomi rendah karbon.

Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan kerangka kerja global yang mendukung. Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi standar, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas secara adil antarnegara, khususnya bagi negara-negara di Global South seperti Indonesia dan Brasil yang hadir sebagai pengamat.

Ristianto menambahkan bahwa keikutsertaan ini memiliki nilai strategis jangka panjang. “Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini sekaligus memperkuat posisi diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat global serta membuka peluang kerja sama dan akses pendanaan internasional untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan demikian, kehadiran Indonesia di Nairobi bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan sebuah langkah diplomasi aktif yang menawarkan solusi berbasis pengalaman, sambil terus memperjuangkan kerja sama yang setara dan berdampak nyata bagi pengelolaan hutan dunia.