Bupati Bener Meriah Desak Perbaikan Jalan Rusak, Khawatirkan Kerugian Kopi Gayo Rp 500 Miliar

PARADAPOS.COM - Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mendesak perbaikan segera terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat di wilayahnya. Permintaan ini disampaikan menyusul kerusakan parah pada 180 ruas jalan dan 154 titik jembatan akibat banjir bandang yang melanda kawasan itu pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan ini dinilai telah mengganggu distribusi komoditas utama, terutama kopi Arabika Gayo, dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi kabupaten tersebut.

Dampak Ekonomi yang Mengkhawatirkan

Dalam penjelasannya, Bupati Tagore menyoroti dampak langsung kerusakan infrastruktur terhadap perekonomian lokal, khususnya sektor perkebunan kopi yang menjadi tulang punggung masyarakat. Ia menegaskan bahwa akses transportasi yang terhambat secara signifikan menghambat distribusi hasil panen ke pasar.

"Kerusakan jalan berdampak terhadap penjualan kopi Arabica Gayo," ungkapnya. Ia melanjutkan dengan peringatan serius, "Bahkan Bener Meriah bisa kehilangan lebih dari Rp 500 miliar lebih dari potensi penjualan kopi setiap tahunnya."

Panggilan untuk Tindakan Segera

Permintaan perbaikan yang disampaikan pada 9 Maret itu bukan sekadar laporan administratif, melainkan sebuah seruan mendesak. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi pasca-bencana bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi telah mengancam mata pencaharian ribuan petani dan pelaku usaha. Tanpa akses jalan yang layak, komoditas bernilai tinggi seperti kopi Gayo terancam tertahan di kebun, berisiko menurunkan kualitas dan nilai jualnya.

Dari sudut pandang tata kelola daerah, langkah ini menekankan pentingnya respons cepat pemulihan pasca-bencana. Rehabilitasi infrastruktur transportasi menjadi kunci untuk memulihkan denyut perekonomian, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, dan memastikan rantai pasok komoditas unggulan tetap berjalan. Desakan ini juga mengisyaratkan perlunya koordinasi yang solid antar tingkat pemerintahan untuk mengalokasikan sumber daya guna menangani kerusakan dalam skala yang begitu luas.