Politikus Golkar Ingatkan WFH PNS Jangan Abaikan Pelayanan Publik

PARADAPOS.COM - Sebuah usulan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk menghemat BBM di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah, mendapat tanggapan dari politisi Golkar. Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa gagasan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan pelayanan publik.

Dukungan Prinsip dengan Catatan

Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (16/3/2026), Doli mengakui bahwa semangat di balik usulan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, langkah penghematan sebagai antisipasi potensi krisis ekonomi merupakan hal yang wajar.

“Secara umum, saya melihat usulan itu bagus saja. Intinya kan soal penghematan yang harus dilakukan dalam menghadapi kemungkinan potensi krisis ekonomi. Kita memang harus mulai mengantisipasi segala kemungkinan krisis yang akan terjadi,” jelasnya.

Peringatan Agar Pelayanan Publik Tak Terganggu

Meski mendukung prinsip penghematan, Doli menekankan bahwa implementasi WFH bagi aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan secara gegabah. Ia mengingatkan bahwa esensi pekerjaan PNS sangat lekat dengan kontak langsung dan pelayanan kepada masyarakat.

“Namun untuk usul agar PNS untuk WFH perlu dipertimbangkan matang terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia melanjutkan dengan penekanan pada risiko yang mungkin timbul. “Pertama, PNS erat kaitannya dengan pekerjaan pelayanan publik. Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai,” sambung Doli.

Peta Jalan dan Sistem yang Jelas Diperlukan

Lebih lanjut, politisi senior itu menguraikan beberapa prasyarat krusial jika kebijakan WFH hendak diterapkan. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jenis pekerjaan di birokrasi.

“Kalaupun ada kebijakan WFH, harus dipetakan, cluster kerja PNS di bidang apa saja yang bisa diterapkan,” tuturnya.

Selain itu, Doli menegaskan pentingnya menyiapkan sistem kerja yang terstruktur dan terukur. Tanpa kerangka yang jelas, kebijakan berisiko menimbulkan kekacauan dan inefisiensi baru.

“Kedua, harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target/capaian, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya,” ungkapnya.

Latar Belakang Usulan Cak Imin

Usulan WFH ini sebelumnya disampaikan Cak Imin sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran di Timur Tengah. Ia berargumen bahwa pengurangan mobilitas dapat menekan konsumsi BBM yang berpotensi melonjak harganya.

“Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Tak hanya untuk instansi pemerintah, ia juga telah menginstruksikan penghematan energi di kantor DPP PKB sebagai bentuk konsistensi dari gagasan yang ia lontarkan.