Presiden Prabowo Tegaskan Reformasi Polri dan TNI Jadi Prioritas Utama

PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum, terutama Polri dan TNI. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan pada Minggu (22/3/2026). Dalam forum tersebut, Presiden menekankan bahwa penguatan supremasi hukum adalah fondasi utama bagi negara yang kuat, sehingga pembenahan institusi penegak hukum menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Komitmen pada Lembaga yang Profesional dan Bersih

Dalam paparannya, Presiden Prabowo secara gamblang menyatakan kebutuhan mendasar akan lembaga penegak hukum yang dapat diandalkan. Menurutnya, agenda transformasi bangsa hanya bisa berjalan jika ditopang oleh institusi yang kredibel.

"Negara butuh lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, tidak korup, dan penuh integritas. Itu mutlak," tegasnya.

Pendekatan Rasional Terhadap Rekomendasi Reformasi

Menanggapi pertanyaan mengenai tindak lanjut rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, Presiden mengakui bahwa seringkali hasil kajian serupa hanya berakhir sebagai dokumen tanpa implementasi nyata. Untuk menghindari hal itu, pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih selektif dan terukur.

"Kita pelajari mana yang bisa dilakukan cepat, kita lakukan. Yang belum bisa, mungkin kita tunda. Tapi semua akan diputuskan secara rasional," jelas Prabowo.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa tanggung jawab reformasi tetap berada di pundak pemerintah, bukan semata bergantung pada komite. Proses pembenahan akan dimulai dengan memberikan ruang bagi institusi untuk memperbaiki diri secara internal, layaknya sebuah audit yang memberi tenggat waktu perbaikan.

"Kita kasih kesempatan. Kalau tiga bulan belum cukup, kita kasih waktu lagi. Tapi kalau tidak juga berubah, tentu akan ada tindakan," lanjutnya.

Menjaga Keseimbangan dan Menjauhi Generalisasi

Presiden juga mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi persoalan yang terjadi. Dia menilai, pelanggaran kerap dilakukan oleh oknum tertentu, namun dampaknya merusak citra seluruh institusi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap mayoritas anggota yang bekerja dengan baik.

"Setitik nila merusak susu sebelanga. Ada oknum yang punya kekuasaan, tapi ratusan ribu anggota lain terkena dampaknya," ungkapnya.

Pembenahan di Lingkungan TNI

Perhatian serupa juga ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat di lapangan untuk memberantas aktivitas ilegal, seperti pertambangan dan penyelundupan, yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat teritorial.

"Bagaimana bisa ada tambang ilegal kalau Babinsa, Danramil, sampai Danrem tidak tahu? Untuk apa kita punya pejabat kalau tidak tahu atau tidak mau tahu?" tuturnya.

Dia menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mencoreng institusi militer, dan mengungkapkan bahwa dalam masa jabatannya sebelumnya, sejumlah perwira tinggi telah diberhentikan dengan kasusnya diserahkan ke penegak hukum.

Reformasi sebagai Bagian dari Sumpah Jabatan

Pada akhirnya, Presiden menekankan bahwa komitmen reformasi ini merupakan bagian integral dari sumpah jabatannya. Tuntutan akan aparat yang bersih dan profesional dinilainya bukan sekadar keinginan pimpinan, melainkan aspirasi mendasar dari seluruh rakyat.

"Polisi yang baik dan tentara yang hebat itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan," ujarnya.

Dengan pendekatan yang menggabungkan evaluasi internal, penegakan disiplin, dan implementasi rekomendasi yang realistis, pemerintah berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik. Langkah ini dimaksudkan sebagai sinyal bahwa reformasi penegak hukum akan diwujudkan dalam perubahan yang nyata dan konkret di lapangan, sebagai prasyarat penting untuk keberhasilan transformasi nasional yang lebih luas.