Ombudsman RI Fokus Benahi Internal dan Dampingi Program Strategis Pemerintah

PARADAPOS.COM - Ombudsman Republik Indonesia kini telah memiliki kepemimpinan baru yang siap bekerja. Hery Susanto, yang dilantik sebagai Ketua merangkap Anggota bersama delapan rekannya pada Jumat (10/4/2026) di Istana Negara, langsung menegaskan komitmen untuk membenahi internal lembaga. Pelantikan yang menjadi bagian dari agenda kenegaraan ini mengakhiri proses transisi yang berlangsung hampir dua bulan, dan menjadi titik tolak bagi lembaga pengawas pelayanan publik ini untuk kembali menjalankan mandatnya secara penuh.

Fokus Awal: Perbaikan Internal Lembaga

Setelah resmi mengemban amanah, langkah pertama yang diutarakan Hery Susanto adalah memperkuat fondasi organisasi. Ia mengakui terdapat beberapa aspek internal Ombudsman yang memerlukan penataan ulang, terutama menyangkut struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Pembenahan ini dinilai krusial sebagai landasan sebelum lembaga dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dan berdampak.

Proses pelantikan yang memakan waktu cukup lama sempat menjadi tantangan tersendiri. Hery mengungkapkan bahwa masa transisi itu sedikit banyak menghambat kinerja lembaga. Namun, dengan telah dilantiknya sembilan anggota ini, Ombudsman menyatakan kesiapannya untuk segera merampungkan berbagai tugas yang tertunda dan melaksanakan kewenangannya.

"Kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas, fungsi, dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat," tegasnya.

Mendekatkan Diri dan Mengawal Program Pemerintah

Selain pembenahan internal, Hery juga menyoroti adanya persepsi jarak antara Ombudsman dengan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga yang dipimpinnya berkomitmen untuk lebih mendekatkan diri dan menyelaraskan program kerjanya dengan tujuan-tujuan pemerintah. Pendekatan ini bukan berarti kehilangan independensi, melainkan upaya strategis agar pengawasan yang dilakukan lebih kontekstual dan solutif.

Fokus pengawasan akan diarahkan pada program-program prioritas nasional, seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, program makan bergizi gratis (MBG), serta hilirisasi industri. Tujuannya adalah memastikan kebijakan yang baik di tingkat konsep dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh publik.

"Ombudsman dirasa masih berjarak dengan pemerintah. Oleh karena itu, kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah," jelas Hery mengenai strategi baru ini.

Peran Lebih dari Sekadar Pengawas

Dalam menjalankan fungsinya ke depan, Ombudsman tidak hanya akan bertindak sebagai pengawas, tetapi juga berperan sebagai pendamping. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan lebih dini, dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, Ombudsman ingin memastikan bahwa program-program strategis pemerintah dapat tersampaikan dan dijalankan sebaik-baiknya.

"Program pemerintah yang baik ini akan kami dekatkan dengan masyarakat, termasuk juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," lanjut Hery menegaskan peran aktif yang akan diambil lembaganya.

Dengan dua fokus utama—perbaikan internal dan pendampingan program strategis—kepemimpinan baru Ombudsman RI bertekad untuk menghadirkan lembaga yang lebih responsif, kolaboratif, dan efektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya mengawal kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.