Pakar Ungkap Penyebab Sepinya Tol Manado-Bitung: Kegagalan Sinkronisasi Kawasan Ekonomi

PARADAPOS.COM - Jalan Tol Manado-Bitung hingga kini masih menghadapi persoalan serius berupa volume kendaraan yang jauh di bawah proyeksi. Analisis mendalam dari seorang pakar infrastruktur mengungkap akar masalahnya bukan semata pada tol itu sendiri, melainkan pada kegagalan sinkronisasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan kebijakan pendukung di sekitarnya. Akibatnya, jalan yang diharapkan menjadi nadi perekonomian justru mengalami overshoot atau kelebihan kapasitas hingga 70 persen.

Analisis Pakar: Penyebab Sepinya Tol Manado-Bitung

Guru Besar Fakultas Teknik UGM sekaligus mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit membeberkan analisisnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti tol harus berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi di kawasan yang dilayani. Dalam kasus Tol Manado-Bitung, asumsi dasar pembangunannya adalah adanya dua penggerak ekonomi utama.

“Salah satu asumsi dasar membangun Manado-Bitung adalah adanya dua proyek besar, yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] Bitung dan pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan internasional,” ungkap Danang dalam sebuah simposium di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kegagalan Penggerak Ekonomi dan Dampak Kebijakan

Sayangnya, harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan. KEK Bitung, meski telah diresmikan dan lahannya dikuasai pemerintah daerah, tidak menunjukkan geliat ekonomi yang signifikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh guncangan di sektor logistik. Pelabuhan Bitung sebagai pintu geranda perdagangan mengalami pukulan berat akibat kebijakan penenggelaman kapal di masa lalu, yang menyebabkan kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina, meninggalkan kawasan tersebut.

Tanpa aktivitas ekonomi yang hidup dari kedua proyek strategis tersebut, tol pun kehilangan ‘muatan’ utamanya. Alih-alih ramai arus barang dan komoditas, yang terjadi justru sebaliknya.

Masalah Kanibalisasi dan Keterputusan Konektivitas

Persoalan bertambah rumit dengan adanya inisiatif pemerintah daerah yang membangun jalan paralel di sepanjang koridor tol. Jalan alternatif ini, meski mungkin dimaksudkan untuk akses lokal, justru memicu kanibalisasi lalu lintas. Kendaraan yang seharusnya menggunakan tol beralih ke jalan biasa, semakin menyurutkan volume kendaraan di tol.

Danang Parikesit menekankan bahwa inti masalahnya adalah terputusnya rantai konektivitas dan sinergi antar-sektor. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan semangat pembangunan fisik belaka.

“Jadi interconnectedness itu tidak terbangun. Jadi semangat membangun saja menurut saya tidak cukup. Kita memang sudah semangat melakukan development, tapi yang menjadi kunci juga adalah soal connectivity,” tegasnya.

Kondisi Jalan Tol Sepi: Sorotan Nasional

Persoalan yang dialami Tol Manado-Bitung bukanlah kasus yang terisolasi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tersebut, Dody Hanggodo, pernah melaporkan bahwa setidaknya ada 21 ruas jalan tol di Indonesia yang mengalami kondisi sepi pengguna. Realisasi volume kendaraan di ruas-ruas tersebut tercatat masih di bawah 50 persen dari asumsi yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

“Izinkan kami menyampaikan bahwa masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintas atau traffic-nya jauh lebih rendah daripada yang kami asumsikan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol,” jelas Dody dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Dampak finansialnya sangat signifikan. Pendapatan dari tarif tol yang jauh dari target membuat banyak Badan Usaha Jalan Tol kesulitan menutup biaya operasional dan pemeliharaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengembalian investasi pun menjadi tidak sesuai harapan hingga masa konsesi berakhir. Kondisi ini menyisakan pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekonomi, kebijakan, dan konektivitas secara holistik, jauh melampaui sekadar pembangunan fisik jalan.