Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas dan Efisiensi Anggaran

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan efisiensi anggaran guna mencegah dampak luas dari kasus korupsi dan pemborosan. Peringatan ini disampaikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4), menyusul masih adanya temuan kasus yang berpotensi merusak citra kolektif pemerintahan daerah di mata publik.

Korupsi dan Inefisiensi Jadi Ancaman Utama

Dalam paparannya, Mendagri Tito secara khusus menyoroti dua tantangan krusial yang harus diwaspadai oleh para pemimpin daerah. Kedua hal tersebut dinilainya sebagai titik rawan yang paling sering memicu sorotan dan kritik dari masyarakat.

“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” tegas Tito dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Selasa (21/4/2026).

Dampak Persepsi Publik dan Kepercayaan ke Pusat

Mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa dalam era informasi saat ini, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Satu kasus operasi tangkap tangan oleh KPK atau temuan pemborosan anggaran, menurutnya, dampaknya tidak hanya berhenti pada individu pelaku. Citra buruk tersebut berpotensi menempel pada wajah pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Kondisi ini, lanjut Tito, pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pusat. Padahal, kepercayaan yang terjaga merupakan fondasi penting untuk mendukung kelancaran pengajuan dan penyaluran berbagai skema anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Pentingnya Membangun Narasi Positif

Di sisi lain, Tito Karnavian mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi di wilayahnya. Sayangnya, capaian positif tersebut seringkali tenggelam oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat viral dan menarik perhatian.

Dia memberikan analogi, ratusan ribu orang bisa bekerja dengan benar, namun satu kesalahan yang terekspos dapat membentuk persepsi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, dia mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih proaktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara konsisten dan berkelanjutan.

Transparansi sebagai Bagian dari Pencegahan

Selain penguatan tata kelola internal, Tito juga menekankan bahwa komunikasi publik yang transparan merupakan elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Upaya pencegahan korupsi, dalam pandangannya, harus berjalan beriringan dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam mendorong penguatan integritas di tingkat daerah. Hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, menurutnya, sangat ditopang oleh kepercayaan yang dibangun melalui kinerja nyata dan persepsi publik yang positif.

“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” tuturnya menutup arahan.