Pemerintah Kejar Target 97 Sekolah Rakyat Tahap II untuk Tahun Ajaran Baru 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mendorong percepatan pembangunan 97 unit Sekolah Rakyat tahap kedua. Program ini, yang ditargetkan selesai pada Juni 2026, bertujuan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya dari desil satu dan dua, agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

Misi Pendidikan untuk Masyarakat Kurang Mampu

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terbentur keterbatasan ekonomi. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk memperluas kesempatan belajar secara lebih merata.

Diana Kusumastuti menjelaskan, “Dengan adanya Sekolah Rakyat, mereka yang desil satu (miskin ekstrem) dan desil dua (miskin) mendapatkan kesempatan untuk sekolah.”

Target Penyelesaian dan Tantangan di Lapangan

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, secara khusus memantau progres pembangunan yang tersebar di berbagai daerah. Meski menargetkan penyelesaian pada pertengahan 2026, realisasi di lapangan menunjukkan variasi capaian yang cukup signifikan. Hal ini memerlukan koordinasi dan pengawasan ekstra ketat.

Berdasarkan data per 14 April 2026, sekitar 20 persen lokasi pembangunan telah mencapai progres 30–40 persen. Namun, di sisi lain, masih ada sekitar empat titik yang belum memulai konstruksi sama sekali, ditambah sekitar 70 titik lainnya yang progres fisiknya masih di bawah 30 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Dody Hanggodo menuturkan, “Percepatan dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru sesuai target pemerintah.”

Strategi Percepatan Pembangunan

Untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan target waktu tercapai, Kementerian PU melakukan konsolidasi harian dan mengerahkan sumber daya dari berbagai direktorat jenderal. Penguatan pengawasan dan sinergi lintas unit dianggap kunci untuk mengatasi kendala teknis di lapangan.

Dody menambahkan, upaya percepatan ini melibatkan secara langsung Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Cipta Karya, dan Bina Marga. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan dan memastikan setiap lokasi pembangunan bergerak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.