PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan APBD yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten. Hal ini disampaikan Tito saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis, 23 April 2026. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kemajuan daerah yang harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Sumut Masih di Bawah Rata-Rata Nasional
Tito menilai capaian ekonomi Sumut sejauh ini sudah tergolong baik. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya menghasilkan dampak terbatas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS kabupaten/kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan.
Ia menambahkan, jika pertumbuhan bisa ditingkatkan lebih tinggi, perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat akan terasa langsung.
Perencanaan Berbasis Data Jadi Kunci
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan data secara rinci untuk mengidentifikasi persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Dengan begitu, program yang disusun bisa lebih tepat sasaran.
Ia juga menyoroti peran strategis pengelolaan APBD sebagai stimulus ekonomi. Realisasi anggaran harus optimal agar perputaran uang di masyarakat meningkat dan mendorong aktivitas sektor swasta.
Keseimbangan Fiskal dan Inovasi PAD
Tito mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan semata bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir daerah itu akan melompat maju. Belanja pemerintah tidak cukup untuk menciptakan lompatan,” tegasnya.
Ia pun mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian daerah.
Inflasi dan Stabilitas Harga Jadi Perhatian
Di sisi lain, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menilai inflasi sangat memengaruhi biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kata dia, bisa memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan.
“Kalau kita bicara biaya hidup penting, jawabannya jaga stabilitas harga, yaitu jaga indikator inflasi,” tutur Tito.
Pemerintah daerah diminta aktif memantau harga dan menjaga ketersediaan barang di pasar. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mensos Gus Ipul Pimpin Peringatan 22 Tahun Tagana, Apresiasi Dedikasi 35 Ribu Relawan Bencana
Kebakaran Toko Parfum di Tuban Akibat Uji Coba, Seorang Pembeli Luka Bakar
BNN Sumsel Waspadai Peredaran Narkoba Cair yang Disamarkan dalam Liquid Vape
Kemenhaj Madiun Imbau 227 Calon Haji Kloter 22 Disiplin Bawaan dan Fisik Jelang Keberangkatan