PARADAPOS.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh program pemerintah dengan satu syarat utama: program tersebut harus benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Ini merupakan kali pertama seorang presiden hadir langsung menyampaikan dokumen tersebut di hadapan para wakil rakyat.
DPR Beri Syarat Dukungan Penuh untuk Program Pemerintah
Puan menegaskan bahwa momentum penyampaian KEM-PPKF Tahun 2027 sangat strategis. Menurutnya, rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM-PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Lebih lanjut, politisi yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini menjelaskan bahwa DPR akan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap program yang diajukan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu program bisa segera dijalankan pada tahun ini atau harus menunggu tahun depan.
“Sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya,” tambah Puan.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif Jadi Kunci
Puan menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam membahas RAPBN 2027. Ia menyebut bahwa koordinasi kedua lembaga selama ini telah berjalan dengan sangat baik. Ia pun mengaitkan hal ini dengan pesan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo.
“Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” lanjut Puan.
Setelah penyampaian KEM-PPKF, DPR akan segera membahasnya bersama pemerintah. Dalam proses pembahasan, kata Puan, akan dilakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah sebelumnya. Tujuannya jelas: agar pencapaian program ke depan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.
Menurut Puan, isi dari KEM-PPKF senantiasa menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen tersebut, jelasnya, merupakan cetak biru APBN agar rakyat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional.
“Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tuturnya.
Momen Bersejarah di Rapat Paripurna
Puan menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo secara langsung untuk menyampaikan KEM-PPKF Tahun 2027 menjadi momen yang spesial. Biasanya, pembacaan dokumen ini disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden dalam Rapat Paripurna DPR. Presiden baru hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI sebelum peringatan 17 Agustus, setelah pembahasan RAPBN selesai dilakukan DPR bersama perwakilan pemerintah.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Puan mengulangi penegasannya.
Dalam Rapat Paripurna hari itu, sejumlah menteri beserta pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih turut hadir. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suasana ruang sidang tampak khidmat. Hadir pula pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, serta sejumlah ketua umum partai politik. Mereka antara lain Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Puan pun memberi apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa terima kasih secara resmi atas nama seluruh anggota dewan.
“Atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, Rabu, 20 Mei 2026.
Agenda Lain di Rapat Paripurna
Selain penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah, Rapat Paripurna hari itu juga memiliki sejumlah agenda lainnya. Agenda paripurna lainnya itu adalah laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Lalu ada pula agenda pendapat fraksi-fraksi atas revisi Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Komisi III. Revisi tersebut berkaitan dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agenda ini pun dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 ke DPR
Polri Buru Lukmanul Hakim, Otak Narkotika Internasional yang Kabur Usai Operasi Plastik dan Ganti Kewarganegaraan
Pakar UI: Keamanan Pasokan Energi Lebih Penting daripada Harga Murah di Tengah Krisis Geopolitik
Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Fiskal RAPBN 2027, Target Pendapatan Negara Capai 12,4 Persen PDB