PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih bungkam saat didesak awak media mengenai besaran anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto dalam APBN. Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026, ia menolak memberikan angka pasti dan justru merujuk pada pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Polemik ini mencuat setelah kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menilai frekuensi lawatan luar negeri Presiden sudah tidak wajar.
Menkeu Pilih Jalan Aman
Purbaya mengaku enggan terlibat dalam pusaran polemik yang tengah ramai diperbincangkan. Dengan nada hati-hati, ia meminta wartawan untuk berpegang pada penjelasan resmi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya. Ia juga menyarankan agar pertanyaan detail soal anggaran tersebut dialamatkan langsung ke Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya (yang dilanggar). Kalau saya punya duit saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok," ujar Purbaya dalam konferensi pers tersebut.
Kritik dan Klarifikasi Soal Biaya Lawatan
Isu ini pertama kali ramai di media sosial setelah Dino Patti Djalal melontarkan kritik pedas. Ia menilai intensitas perjalanan dinas Kepala Negara sudah melampaui batas kewajaran dan memicu perdebatan publik.
Menanggapi hal itu, Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya sudah meluruskan bahwa sebagian biaya lawatan luar negeri Presiden Prabowo justru ditanggung menggunakan kantong pribadi sang Presiden. Namun, pernyataan itu belum sepenuhnya meredakan tanda tanya publik.
Anggaran Resmi Tetap Ada, Nominal Dirahasiakan
Kendati memicu perdebatan, Purbaya menegaskan bahwa negara tetap mengalokasikan anggaran resmi setiap tahunnya untuk mendukung seluruh kegiatan dinas Presiden. Ia tidak menampik keberadaan pos anggaran tersebut.
"Ada, pasti anggaran yang dianggarkan," tegas Purbaya.
Namun, ketika terus dicecar mengenai rincian nominal dan besaran persis anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN 2026, bos Kemenkeu itu tetap mengunci rapat mulutnya. Ia beralasan bahwa informasi tersebut merupakan ranah yang tidak bisa dibuka sembarangan.
"Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg (Prasetyo Hadi) saja kalau mau jawaban yang pasti," pungkas Purbaya.
Editor: Paradapos.com
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Layanan Publik Tetap Normal
Purnomo Nilai Langkah Tegas Prabowo di Kasus BGN Bukti Komitmen Pemberantasan Korupsi
Timnas Indonesia Akhiri Kutukan 38 Tahun, Hajar Oman 3-0 di SUGBK
Penangkapan Pejabat BGN Tak Cukup Pulihkan Kepercayaan Publik, Pengamat Soroti Tiga Pilar Hukum yang Masih Goyah