PARADAPOS.COM - Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, mengingatkan bahwa tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga defisit tetap rendah atau rasio utang dalam batas aman. Menurutnya, yang jauh lebih krusial adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Minggu, menyoroti tren penurunan belanja modal yang dinilai mengkhawatirkan.
Belanja Modal Menyusut, Bunga Utang Membengkak
Data yang dihimpun menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat terus merosot tajam. Pada 2017, angkanya masih mencapai 16,49 persen, namun pada APBN 2026 diproyeksikan tinggal 8,70 persen. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya total belanja pemerintah pusat secara keseluruhan.
Di sisi lain, proporsi pembayaran bunga utang justru menunjukkan tren sebaliknya. Pada 2017, porsi bunga utang tercatat sebesar 17,12 persen dari belanja pemerintah pusat. Angka ini melonjak menjadi 21,24 persen pada 2025, meskipun sedikit turun menjadi 19,03 persen pada proyeksi 2026.
Ade Holis menilai kondisi ini sebagai indikasi bahwa ruang fiskal semakin banyak tersita untuk memenuhi kewajiban masa lalu. “Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan reorientasi belanja. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif harus dikendalikan agar ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga. Ia menekankan bahwa belanja modal merupakan instrumen vital untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.
Metode Kajian dan Temuan Utama
NEXT Indonesia Center melakukan kajian kesinambungan fiskal untuk periode 2017-2026. Kajian ini menggunakan pendekatan dari Craig Burnside yang dipublikasikan Bank Dunia dalam buku "Fiscal Sustainability in Theory and Practice". Metode ini mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan posisi fiskalnya dengan membandingkan keseimbangan primer aktual terhadap ambang batas yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali. Keseimbangan primer aktual sendiri merupakan selisih antara total pendapatan negara dengan total belanja negara di luar pembayaran bunga utang, berdasarkan realisasi di lapangan.
Hasil penghitungan menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019. Namun, kondisi ini terganggu saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020 dan 2021. Kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, dan pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona aman.
Pandemi: Ujian Terbesar, Lalu Pemulihan
Ade Holis menyebut periode pandemi sebagai ujian terbesar bagi fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi yang relatif cepat berhasil mengembalikan kondisi fiskal ke jalur yang lebih sehat.
“Pandemi menyebabkan tekanan luar biasa terhadap APBN. Namun sejak 2022 posisi fiskal kembali membaik seiring pertumbuhan ekonomi yang pulih, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah,” ungkapnya.
Bahkan, pada 2023 Indonesia mencatat posisi fiskal terkuat selama periode pengamatan. Saat itu, surplus keseimbangan primer mencapai 0,49 persen PDB, sementara ambang sustainabilitas berada di -1,85 persen PDB. Perbaikan ini berlanjut pada 2024 hingga proyeksi 2026. Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada di level -0,35 persen PDB, masih lebih baik dibandingkan ambang batas keberlanjutan yang berada di level -1,74 persen PDB.
Fondasi Kuat, tapi Belum Bebas Risiko
Meski data menunjukkan perbaikan, NEXT Indonesia Center mengingatkan bahwa ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat. Hal ini terlihat dari posisi keseimbangan primer yang masih negatif pada proyeksi 2025-2026 serta nominal utang pemerintah yang terus meningkat.
“Kondisi fiskal Indonesia memang masih sustain, tetapi belum berarti bebas risiko. Ruang fiskal tetap perlu dijaga karena berbagai guncangan baru, seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, atau pelemahan nilai tukar dapat mempersempit ruang aman tersebut,” tutur Ade Holis.
Kesimpulannya, fondasi fiskal Indonesia saat ini dinilai masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan fiskal jangka panjang akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kualitas belanja negara, memperkuat penerimaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BNPB: 80 Persen Karhutla di Aceh Barat Berhasil Dipadamkan, Angin Kencang Jadi Kendala
PTPN IV PalmCo Resmikan Fasilitas Pengemasan Minyak Goreng di Surabaya untuk Efisiensi Distribusi ke Indonesia Timur
CFD Rasuna Said Kembali Digelar Setelah Vakum Dua Pekan, Warga Antusias Sambut Pembukaan
Pendaftaran Riau Bhayangkara Run 2026 Ditutup, Jumlah Peserta Tembus 15.080 Orang