PARADAPOS.COM - Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp27,33 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Persetujuan itu diraih dalam Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 di Jakarta, Selasa (16/6/2026). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa postur belanja kali ini lebih berorientasi pada pelayanan publik, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Fokus Anggaran: Infrastruktur dan Program Strategis
Dari total pagu indikatif tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun akan digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan program strategis. Ruang lingkupnya mencakup jaringan gas kota (jargas), listrik desa (lisdes), hingga bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu. Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan upaya untuk memperluas akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Rincian Alokasi untuk Sektor Gas Bumi
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur gas bumi. Sejumlah proyek prioritas telah disiapkan dengan alokasi anggaran yang signifikan. Bahlil merinci, untuk konverter kit bagi petani disediakan dana sebesar Rp158,50 miliar. Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) mendapat jatah terbesar, yaitu Rp3.948,16 miliar, yang akan mengalirkan gas dari wilayah surplus ke daerah yang membutuhkan, menghubungkan Sumatera dan Jawa.
“80 persen anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat,” tegas Bahlil. Ia melanjutkan, “Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp5.212,62 miliar.” Selain itu, pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung juga berlanjut dengan alokasi masing-masing Rp702,38 miliar dan Rp577,56 miliar. Kedua proyek multiyears ini dirancang untuk memperkuat konektivitas jaringan gas nasional.
Percepatan Akses Listrik dan Energi Terbarukan
Di sektor kelistrikan, Kementerian ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp9,746 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa. Sementara itu, program BPBL bagi keluarga kurang mampu mendapat dukungan anggaran sebesar Rp520 miliar. Kedua program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses energi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang masih terbatas layanan kelistrikannya.
Komitmen terhadap energi baru terbarukan (EBT) juga terlihat jelas. Untuk mendukung program motor listrik, pemerintah mengalokasikan Rp635,2 miliar. Program kompor listrik mendapat jatah Rp815,6 miliar, dan pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dialokasikan sebesar Rp58,58 miliar.
“Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” kata Bahlil menambahkan. Dengan postur anggaran yang lebih banyak terserap untuk kepentingan publik, Kementerian ESDM optimistis target pemerataan energi nasional dapat tercapai secara bertahap.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kiandra Ramadhipa Raih Kemenangan Perdana di Moto3 Junior World Championship 2026
Gubernur Jateng Tetapkan Aturan Baru Jalur Prestasi SPMB 2026, Kuota Minimal 30 Persen
Promo Akhir Pekan Alfamart: Diskon Beli 2 Gratis 1 hingga Potongan Harga Susu Formula Berlaku sampai 30 Juni
Sheffield FC, Klub Sepak Bola Tertua di Dunia, Diakui FIFA Berkat Peran sebagai Pelopor Aturan Modern