PARADAPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pengusaha Billy Haryanto, yang dikenal dengan panggilan Billy Beras (BIL), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek perkeretaapian. Pemanggilan ini dilakukan setelah upaya serupa pada 28 April 2026 lalu. Billy dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) untuk wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan Saksi dan Perkembangan Kasus
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi agenda pemeriksaan tersebut kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. “KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BIL selaku wiraswasta,” ungkapnya.
Billy dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Lembaga tersebut kini berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa seorang pegawai dari Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kemenhub berinisial ADW. Catatan KPK menunjukkan bahwa ADW memenuhi panggilan dan tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 10.03 WIB.
Luasnya Jaringan dan Jumlah Tersangka
Sejak pengungkapan awal, kasus ini terus berkembang. Awalnya, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan langsung menahan mereka. Mereka diduga terlibat dalam korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan mencapai 21 orang. Salah satu nama yang mencuat adalah anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Tidak hanya individu, dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini.
Proyek-proyek yang disorot meliputi jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, serta empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur. Selain itu, proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera juga masuk dalam daftar penyidikan.
Modus Operandi yang Diduga Digunakan
KPK menduga kuat bahwa telah terjadi pengaturan pemenang proyek secara sistematis. Rekayasa proses pengadaan diduga dilakukan mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Praktik ini, menurut lembaga antirasuah, menjadi pola yang berulang dalam sejumlah proyek di lingkungan DJKA Kemenhub.
Suasana di sekitar Gedung Merah Putih KPK pagi itu tampak tenang, namun di baliknya, proses hukum terus berjalan. Setiap pemanggilan saksi menjadi bagian dari upaya mengurai benang kusut dugaan korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Trump Klaim Peluang Akhiri Perang Rusia-Ukraina Semakin Terbuka di Tengah Serangan Mematikan ke Kyiv
Swiss Hadapi Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026, Incar Tiket Perempat Final Perdana
BGN Akhirnya Tindaklanjuti Rekomendasi KPK soal Makan Bergizi Gratis Setelah Mantan Kepala Jadi Tersangka
Larissa Chou dan Ikram Rosadi Sepakat Tak Gugat Harta Gono-Gini di Sidang Perdana Cerai