Desakan Pecat Menhut Raja Juli: Prabowo Diminta Bertindak Usai Bencana Sumatera

Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memecat Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni. Desakan ini mengemuka menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor parah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tanggung Jawab dan Dugaan Kegagalan Tata Kelola Hutan

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dinilai paling bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatera yang diduga menjadi pemicu bencana alam hingga merenggut ratusan jiwa.

Menurut Ketua Exponen 08, M. Damar, Menhut Raja Juli bertanggung jawab penuh atas perizinan yang diduga dikeluarkan Kementerian Kehutanan tanpa kajian matang. Hal ini berujung pada penggundulan hutan dan akhirnya bencana dahsyat.

"Presiden Prabowo harus segera mencopot menhut. Ribuan rumah tenggelam, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan ratusan nyawa melayang. Mereka harus bertanggung jawab," tegas Damar, Minggu (7/12/2025).

Kompetensi Dipertanyakan, Evaluasi Kinerja Menteri Diminta

Damar menegaskan bahwa Raja Juli dinilai gagal total dalam menata kelola hutan. "Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan baik dan bencana tak terulang," ungkapnya.

Di sisi lain, Raja Juli juga dinilai tidak memiliki kompetensi memadai di bidang kehutanan, sehingga dianggap tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatera.

Lebih lanjut, Damar meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja para bawahannya yang terkait dengan bencana, termasuk menteri dari partai koalisi yang dinilai tidak loyal.

"Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam penanganannya. Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan," demikian penegasan Damar.