Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Menyeluruh UU Cipta Kerja Era Jokowi

Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk melakukan evaluasi total terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan yang diterapkan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai gagal memenuhi janji peningkatan investasi dan penguatan industri dalam negeri.

UU Cipta Kerja Dinilai Gagal Tujuan Awal

Kritik pedas disampaikan oleh Ekonom Dipo Satria Ramli. Menurutnya, UU Cipta Kerja menyimpan banyak masalah sejak pemberlakuannya. Setelah lima tahun berjalan, dampak positif yang dijanjikan tidak terwujud.

"Kita sudah berjalan lima tahun, tidak ada tuh investasi, tidak ada tuh industri yang kita kuasai sampai hari ini. Yang ada baterai kita kalah, ini kita kalah. Jadi UU Cipta Kerja tidak menciptakan apa yang dijanjikan lima tahun lalu," ujar Dipo dalam channel YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 6 Januari 2026.

Diduga Lebih Menguntungkan Kelompok Tertentu

Dipo mempertanyakan esensi pembentukan UU Cipta Kerja. Ia menduga aturan ini justru lebih banyak menguntungkan segelintir kelompok pengusaha.

"Pastinya banyak titipan. Nggak tahu Jokowi buat apa kepentingan dia atau lewat gimana, yang pasti banyak pengusaha yang diuntungkan," tegasnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan kuatnya relasi antara pengusaha yang diuntungkan dengan lingkaran kekuasaan di era pemerintahan sebelumnya. "Dan kemungkinan besar banyak pengusaha yang dekat dengan Jokowi dan pejabat yang dekat dengan Jokowi," jelas Dipo.

Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan oleh Pemerintahan Baru

Oleh karena itu, Dipo menegaskan pentingnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang UU Cipta Kerja. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan agar selaras dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

"Bisa nggak sih kita benerin?" tandasnya. Desakan ini menandai kritik publik terhadap salah satu kebijakan kontroversial yang kini menanti respons dari pemerintah baru.