Kesalahan Sebut Nama Desa saat Kunjungan Presiden, Pengamat Sebut Indikasi Lemahnya Koordinasi Kabinet

PARADAPOS.COM - Sebuah insiden kecil saat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kebumen, Jawa Tengah, berbuntut panjang. Bukan sekadar salah ucap, kesalahan penyebutan nama desa oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dinilai sebagai celah serius dalam koordinasi tingkat tinggi. Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, menilai bahwa dalam agenda kenegaraan yang terstruktur, kekeliruan semacam ini tidak bisa dianggap remeh dan justru membuka ruang evaluasi publik terhadap kinerja kabinet.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 23 Mei 2026, saat Presiden Prabowo menghadiri panen raya udang di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan. Dalam sambutannya, Prabowo sempat menyebut lokasi acara sebagai Desa Karang Duwur. Warga yang hadir langsung mengoreksi nama desa tersebut. Suasana yang sempat canggung itu kemudian dicairkan oleh Prabowo dengan candaan yang menyalahkan Zulhas.

“Waduh ini Menko tadi salah nama, perlu di-reshuffle enggak ini kira-kira?” kata Prabowo yang disambut tawa warga.

Kesalahan Fatal di Mata Pengamat

Menurut Adib, kesalahan penyebutan lokasi oleh pejabat setingkat menteri dalam kunjungan presiden adalah hal yang seharusnya tidak terjadi. Ia menekankan bahwa perencanaan untuk agenda kepresidenan biasanya sangat matang dan terstruktur.

“Kalau dalam konteks perencanaan, apalagi sekelas presiden, semuanya biasanya sudah tersusun rapi. Jadi seharusnya tidak boleh ada kesalahan menyebut nama desa. Itu fatal sebetulnya,” ujar Adib saat dihubungi, Selasa, 26 Mei 2026.

Meskipun Presiden Prabowo tidak mempermasalahkan insiden tersebut secara langsung di hadapan publik, Adib menilai bahwa persepsi masyarakat tetap terbentuk. Kekeliruan ini, sekecil apa pun, menjadi indikator adanya kerapuhan dalam koordinasi dan persiapan kerja tim.

“Dalam persepsi publik, kalau semuanya sudah dipersiapkan matang dan masih saja salah, itu bisa dinilai ada pekerjaan yang tidak beres, sekecil apa pun,” jelasnya.

Candaan yang Bermakna Teguran

Adib memandang candaan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan reshuffle bukanlah sekadar lelucon biasa. Ia meyakininya sebagai sebuah sinyal atau teguran halus yang ditujukan langsung kepada Menko Pangan.

“Mungkin ini ancaman halus dari Prabowo bahwa Menko Pangan ini tidak beres,” tegasnya.

Lebih jauh, pengamat tersebut menilai pesan yang disampaikan Prabowo bersifat universal untuk seluruh jajaran kabinet. Status sebagai ketua umum partai politik, menurutnya, tidak membuat seorang menteri kebal dari evaluasi kinerja.

“Pesan yang ingin disampaikan Prabowo adalah, mau ketua umum partai sekalipun, yang punya daulat tetap rakyat. Kalau rakyat menilai kerja tidak becus, ya bisa saja di-reshuffle,” katanya.

Di lapangan, momen koreksi dari warga dan candaan balasan presiden menciptakan suasana yang cair. Namun, di balik tawa itu, tersirat sebuah pesan politik yang jelas: tidak ada posisi yang aman jika kinerja dinilai tidak memuaskan.