Reshuffle Kabinet Prabowo: Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antoni Dinilai Layak Dicopot

Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menggema. Spekulasi mencuat bahwa sejumlah posisi menteri dinilai layak untuk dicopot menyusul penilaian kinerja yang dianggap kurang optimal.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle sebaiknya diwujudkan. Menurutnya, secara objektif, beberapa menteri memang tercatat memiliki penilaian kinerja yang rendah.

Daftar Menteri Berkinerja Rendah Versi Survei CELIOS

Jamil mengutip hasil survei dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang pernah merilis 10 nama pejabat, terdiri dari 8 menteri dan 2 kepala badan, yang layak di-reshuffle. Beberapa nama yang disebutkan antara lain:

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
• Menteri HAM, Natalius Pigai.
• Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.
• Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
• Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

"Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi," ujar Jamil dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Kritik Kinerja Raja Juli Antoni dan Bahlil Lahadalia

Jamil secara khusus menyoroti kinerja dua menteri yang dinilai layak untuk diganti.

1. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)

Raja Juli dinilai layak di-reshuffle karena pernah menjadi sorotan atas persoalan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan lemahnya pengawasan dalam manajemen pengelolaan hutan. Kelemahan ini diduga berkontribusi terhadap bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Jadi, tidak memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan Indonesia. Selain itu, kompetensinya di bidang kehutanan dipertanyakan," tutur mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut.

2. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)

Bahlil dikritik karena dinilai terseret masalah pertambangan ilegal dan diduga membuka peluang bagi perusahaan swasta dari aktivitas tambang. Kompetensinya di bidang ESDM juga dipertanyakan.

"Bahlil juga kerap memunculkan kontroversi sehingga menjadi beban presiden," sebut Jamil.

Reshuffle Harus Berdasar Kinerja, Bukan Politik

Jamil menegaskan, jika acuan reshuffle adalah kinerja, maka Presiden Prabowo harus berani melakukan pergantian terhadap menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas.

"Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo," tutup Jamil.