PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng merek Minyakita. Isyarat ini muncul setelah rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Rabu, 22 April 2026. Wacana tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet di media sosial, terutama karena Indonesia dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia.
Dalam rapat tersebut, Zulkifli yang akrab disapa Zulhas membeberkan data bahwa sekitar 132 juta liter minyak goreng telah dialihkan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan bagi 33 juta keluarga penerima manfaat. Konsekuensinya, pasokan di pasar tradisional menipis dan harga jual di lapangan mulai meroket melampaui batas HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Ironi di Balik Melimpahnya Sawit
Fenomena ini terbilang paradoksal. Pasalnya, produksi minyak sawit mentah dan ketersediaan bahan baku dinyatakan dalam kondisi aman. Bahkan, di sejumlah daerah, kelangkaan Minyakita justru terjadi di tengah melimpahnya hasil perkebunan sawit. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola distribusi dan kebijakan harga.
Praktis, wacana kenaikan harga Minyakita langsung menjadi bola panas di jagat maya. Dikutip dari unggahan akun Instagram RMOL pada Senin, 27 April 2026, Zulhas menjadi sasaran kritik tajam dari warganet. Banyak dari mereka yang mencibir langkah Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu dalam menyikapi persoalan minyak goreng.
“AKIBAT SALAH KELOLA NEGARA MIRIS SAWIT MELIMPAH MALAH HARGA MINYAK GORENG NAIK " SALAM AKAL SEHAT," tulis pemilik akun @ismaiiil.marzukii.
“Minyak sawit kita berlimpah ruah, setiap daerah punya perkebunan sawit ,knp bisa harga mahal karena pemerintah kita memperkaya diri, g mikirin rakyat,” timpal akun @emanmangu.
“Minyak sawit milik kita, koq harganya malah tidak bisa dipertahankan,” tukas akun @papiindra1980.
Dampak Berantai pada Daya Beli
Di luar hiruk-pikuk media sosial, dampak dari kebijakan ini dinilai lebih luas dan serius. Kenaikan harga Minyakita diproyeksikan akan langsung menyasar kantong masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Para pengamat ekonomi memperkirakan kondisi ini dapat menekan daya beli rumah tangga terhadap sektor-sektor konsumsi lainnya.
Ketika kelas menengah mulai menahan belanja di luar kebutuhan pokok, perputaran ekonomi berpotensi melambat. Perlambatan ini pada akhirnya bisa berdampak pada penerimaan negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Situasi ini menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah yang harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan untuk program bantuan sosial.
Artikel Terkait
Celios: Kesenjangan Melebar di Era Jokowi, Kekayaan 50 Konglomerat Setara 55 Juta Penduduk
Sentimen Publik terhadap Bahlil Memburuk, Pengamat Nilai Kinerja Menteri ESDM di Bawah Ekspektasi di Tengah Krisis Minyak Global
Dedi Mulyadi Berterima Kasih atas Spanduk ‘Shut Up KDM’ dan Luruskan Isu Bonus Rp1 Miliar untuk Persib
Said Didu Tuding Golkar Sepenuhnya Dikendalikan Jokowi Usai Bahlil Jadi Ketum