PARADAPOS.COM - Harga MinyaKita yang melonjak hingga Rp22.000 per liter, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700, memicu kekhawatiran akan lemahnya pengawasan distribusi program minyak goreng subsidi pemerintah. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai lonjakan harga ini menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan. Temuan di lapangan ini mengindikasikan adanya celah serius dalam rantai pasok yang seharusnya menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Program Subsidi yang Melenceng dari Tujuan
Adib Miftahul mengingatkan bahwa MinyaKita hadir sebagai program strategis pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng. Namun, realitas di pasaran justru berkebalikan. Alih-alih menstabilkan harga, produk subsidi ini ikut melambung tinggi, menimbulkan tanda tanya besar atas efektivitas pengawasannya.
“Tetapi ketika ditemukan sampai harga Rp22 ribu padahal HET-nya adalah Rp15.700 ini menandakan ada masalah,” kata Adib kepada RMOL, Jumat, 8 Mei 2026.
Menurutnya, program MinyaKita semestinya menjadi tameng bagi daya beli masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Saya melihat ini harus menjadi tanggung jawab utama dari Kemenko Pangan. Kenapa? Karena memang ini porsi dia dan dia harus mengawasi rantai pasok dari produsen sampai ke konsumen harusnya clear,” ujarnya.
Kesenjangan antara Klaim dan Fakta Lapangan
Adib juga menyoroti adanya perbedaan mencolok antara pernyataan resmi pemerintah dengan temuan harga di tingkat pengecer. Ia menilai situasi ini menunjukkan kegagalan komunikasi dan pengawasan.
“Kalau dibilang HET-nya Rp15 ribu tapi dijual Rp22 ribu berarti ada masalah. Menterinya juga harus tanggung jawab. Ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Adib menilai tingginya harga MinyaKita merupakan indikasi kegagalan program dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat. Ia tidak ragu menyebutnya sebagai sebuah kegagalan.
“Kalau bicara soal kegagalan berarti kan gagal. Karena MinyaKita itu diciptakan untuk menekan harga pasaran,” tuturnya.
Dugaan Permainan dalam Rantai Distribusi
Lebih lanjut, Adib menduga adanya pihak-pihak yang sengaja bermain dalam proses produksi maupun distribusi MinyaKita. Praktik semacam ini, menurutnya, menjadi penyebab utama harga di tingkat konsumen melambung tinggi.
“Tapi kalau harga pasarnya juga sampai Rp22 ribu, ini sama saja berarti ada pihak-pihak yang bermain dalam produksi, dalam pendistribusian, dalam program MinyaKita sebagai program pemerintah. Ini yang akhirnya ketidaksesuaian ini yang harus diusut,” pungkasnya.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Hardik Deputi Kemenko Pangan Soal Regulasi Baru yang Hambat Proyek PLTSa Makassar
Said Didu Sebut Kelompok Pendukung Jokowi, Bukan Oposisi, yang Ingin Jatuhkan Prabowo
Analis Prediksi Pilpres 2029 Diramaikan Wajah Baru dan Bayang-Bayang Penantang
Purnomo: Pemakzulan Gibran Lebih Realistis daripada Prabowo