Istana Tanggapi Usulan Penghentian Program Bansos Selama Pemilu 2024

SINAR HARAPAN - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi usulan soal penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024.

Menurut Ari, Pemerintah menjalankan program bansos karena memikirkan rakyat, terutama keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.

Baca Juga: Polres Jayapura Kerahkan 200 Personil Jaga Distrik Namblong, Pengungsi Diimbau Kembali ke Rumah

Ari menegaskan bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR."Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," tambahnya.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman, baik di desa, kawasan perdesaan, maupun perkotaan.

Baca Juga: KPK Yakin Rafael Alun Bakal Diputus Bersalah oleh Pengadilan Tipikor

"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.

Dia pun memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data sesuai nama dan alamat.

"Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan exclusion error, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," jelasnya.

Baca Juga: Jelang Debat ke-3, Panelis Berharap Capres Dapat Gali Isu Pertahanan dan Diplomasi

Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dan pemerintah desa.

"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujar Ari Dwipayana.

Sebelumnya, Minggu (31/12), Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sempat mendapat kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.