Kabinet Bayangan Diduga Didanai Asing, Rumah Pancasila Minta PPATK Usut Aliran Dana

PARADAPOS.COM - Polemik kehadiran Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil kian memanas. Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, melontarkan dugaan keras bahwa inisiatif yang digagas akademisi Feri Amsari tersebut didanai pihak asing untuk merongrong kedaulatan NKRI. Tuduhan ini muncul di tengah pengumuman resmi 15 menteri bayangan yang bertugas mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, memicu perdebatan sengit tentang batas kritik dan intervensi asing di ruang publik.

Jakarta, 7 Agustus 2026 menjadi saksi pernyataan kontroversial tersebut. Prihandoyo secara terang-terangan mempertanyakan legitimasi gerakan ini di hadapan publik. Menurutnya, pembentukan kabinet tandingan tanpa mandat rakyat adalah langkah yang keliru dan berbahaya.

“Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat. Titik kritisnya, begitu Celios masuk kabinet bayangan, ceritanya langsung berbeda. Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing,” ucap Prihandoyo kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia menilai langkah ini berpotensi memecah belah persatuan rakyat. Lebih jauh, Prihandoyo mengendus adanya pemaksaan kehendak dari segelintir pihak yang menggulirkan wacana ini. Ia menegaskan bahwa ini adalah pintu masuk intervensi asing yang harus ditolak.

“Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.

Prihandoyo kemudian mengaitkan fenomena ini dengan sejarah kelam bangsa. Ia menyebut kemiripannya dengan taktik Van Mook yang membentuk negara-negara boneka di awal kemerdekaan Indonesia. Jika struktur kabinet bayangan ini benar-benar dibiayai asing, maka ia tak segan menyebutnya sebagai pemerintahan boneka.

“Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara. Logika sederhananya, pemerintahan yang sah hanya satu: Prabowo-Gibran. Membuat tandingan dalam bentuk Kabinet Bayangan dan andaikata dibiayai asing, maka itu bukan oposisi, itu agen,” tegasnya lagi.

Maka dari itu, ia mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bergerak cepat. Prihandoyo meminta lembaga tersebut aktif memeriksa aliran dana yang masuk ke kelompok penggagas isu ini. Ia menilai publik berhak mengetahui sumber pendanaan di balik gerakan tersebut.

“Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?” pungkasnya.

Klaim Murni dari Masyarakat Sipil

Di tengah derasnya tuduhan tersebut, Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, buka suara. Ia membantah keras tudingan bahwa gerakannya merupakan upaya merebut kekuasaan. Justru, kata dia, inisiatif ini lahir murni dari partisipasi masyarakat sipil untuk mengawal jalannya pemerintahan.

"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," ujar Feri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026.

Feri menjelaskan bahwa proses seleksi kabinet bayangan dilakukan secara terbuka. Ada verifikasi ketat dari panel independen yang beranggotakan Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para kandidat harus melewati enam kriteria utama, mulai dari integritas, kompetensi, rekam jejak baik, usia di bawah 50 tahun, keberanian bersikap kritis, hingga berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka juga harus bebas dari afiliasi partai politik.

Menariknya, dari 15 menteri yang terpilih, sekitar 40 persen di antaranya adalah perempuan. Ini menunjukkan adanya upaya serius untuk menghadirkan representasi gender yang lebih seimbang dalam wadah tersebut.

Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil

Berikut adalah daftar lengkap 15 menteri yang tergabung dalam Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil:

Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari

Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman

Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad

Menteri Pertahanan: Curie Maharani

Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati

Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona

Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar

Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara

Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri

Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum

Menteri Kesehatan: Irma Hidayana

Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati

Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah

Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur'ani Farid.