Pasalnya menurut Rocky Gerung, yang substansial adalah mempersoalkan perbuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengacak-acak konstitusi dan melecehkan PDIP karena masih menjadi kader, sehingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertanggungjawab memulihkan demokrasi.
"Sekarang kita lihat betapa PDIP akhirnya tenggelam kembali hanya karena tuker tambah kepentingan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak substansial, karena yang substansial adalah mempersoalkan kader dia sendiri yaitu Jokowi yang mengacak-acak konstitusi negeri dan melecehkan partai PDIP yang membesarkan dia," ucapnya.
"Kan itu intinya nya tuh kenapa kita ngotot, bukan sekedar ngotot menyadarkan pada ibu Mega bahwa Ibu Mega itu bertanggungjawab untuk pemulihan demokrasi, kenapa? karena yang merusak demokrasi adalah PDIP melalui kadernya sendiri tuh," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (2/4).
Sementara itu pada Mei 2023, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merusak demokrasi dengan terang-terangan ikut cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Menurut Najmuddin, sebagai seorang presiden yang merupakan kepala pemerintahan, Jokowi haruslah netral dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan damai.
Artikel Terkait
Pertarungan Politik di Balik Pengawasan Pemilu 2024: Buku Baru Anggota Bawaslu Puadi Mengungkap Fakta
Desakan ke Prabowo: Proses Hukum Jokowi dan Luhut Dinanti Publik
Analisis Peluang Prabowo Subianto Menang Pilpres 2029: Petahana Tanpa Lawan?
Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Pro Kontra dan PANDANGAN NasDem yang Mendukung