PARADAPOS.COM -Kebijakan setiap masyarakat memiliki rumah sendiri sudah ada sejak lama yang kini dibangkitkan kembali.
Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menuturkan bahwa pada tahun 2016 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tersebut dan terus diperbaharui kebijakannya hingga kini.
"Ini sebenarnya isu lama, di mana ada undang undang nomer 4/2016, kemudian dikeluarkan PP-nya dari tahun 2018, mengenai modal awal, kemudian 2020 mengenai pembagian atau iurannya, kemudian disempurnakan lagi diubah lagi tahun 2024," ucap Nailul Huda dalam acara diskusi virtual Tapera : Bisa Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Nailul mengurai klaim Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan backlog perumahan yang cukup tajam di tahun 2021 hingga 2023 yang belum dapat dikaitkan dengan Tapera.
"Kalau kita lihat Pak ini kan dihitung dari permintaan atau permintaan ketersediaan rumah itu sendiri. Bisa jadi permintaan dari perumahan itu cenderung semakin turun," katanya.
Faktor lain, kata Nailul, banyak anak muda yang tidak tertarik membeli perumahan lantaran jaraknya jauh dengan tempat mereka bekerja.
"Kalau kita lihat di sini ada tren juga dari anak anak muda kita yang memang lebih memilih untuk menyewa apartemen ataupun ngekos di dekat kantornya dibandingkan mereka membeli rumah," ujarnya.
"Jadi di sini ada faktor juga yang cenderung menurun," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, Sebut Ada 7 Bahasa Prioritas
Jokowi Sebut Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet Sudah Sesuai Aturan dan Minta Publik Tak Berspekulasi
Pemerintah Diminta Tak Abaikan Akar Kerusuhan Agustus 2025: Pengamat Sebut Stabilitas Bukan Hanya Soal Bayang-Bayang Jokowi
Wartawan Parlemen Kecam Benny Harman soal Ucapan Otak Kamu Ada Gak, Minta Maaf atau Dilaporkan ke MKD