Pasalnya menurut Refly Harun, posisi Fahri Hamzah jika tidak mendapatkan kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka hanya sebagai komentator politik, serupa dengan dirinya, sehingga kini sedang ketar-ketir.
"Justru kalau kita lihat Fahri Hamzah sekarang sedang ketar-ketir mungkin ya, kalau dia tidak jadi menteri ya sudah dia enggak ada bedanya sama Refly Harun, menjadi komentator politik saja, jadi sia-sialah mendukung atau berbelok arah mendukung Jokowi dan mendukung Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Refly Harun, Selasa (4/6).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menertawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memberi sinyal mendukung capres nomor urut satu Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur (cagub) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Pasalnya menurut Fahri Hamzah, upaya PDIP memajukan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah rekonsiliasi mantan untuk merebut mantan Ibu Kota, karena dikabarkan akan segera dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Rekonsiliasi mantan.... merebut mantan ibukota.." ucap Fahri dengan emoticon tertawa, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (27/5).
Diketahui, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan memuji kelayakan capres nomor urut satu Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena masih potensial sebagai kandidat.
Pantas melihatnya melalui rekam jejak Anies di Pilpres 2024 kemarin. “Kalau kita lihat cerminan di Pilpres kemarin, tidak bisa seorang pun mengingkari bahwa Pak Anies masih sangat potensial,” jelas dia, di DPD PDIP DKI Jakarta, Jakarta Utara, dikutip dari TV One News.
Artikel Terkait
SBY Buka Suara Soal Kemampuan Meramal Masa Depan: Bukan Klenik, Tapi Futurology
Amien Rais Klaim Jokowi Tidak Punya Ijazah, Tanggapi 8 Tersangka Kasus Polda Metro
Hoaks! Tangkapan Layar WA Hasto PDIP Soal Soeharto Terbongkar Palsu
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto