Oleh karena itu Pria asal Manado tersebut menegaskan untuk jajaran Bawaslu menaati alat kerja pengawasan yang ada dan juga laporan pengawasan atas setiap aktivitas pengadaan hingga pendistribusian logistik pemilu.
"Alat kerja dan laporan pengawasan harus dijadikan pedoman dalam pengawasan logistik," tegasnya.
Dia juga menginginkan ada koordinasi Bawaslu dengan KPU terkait akses data dan informasi mengenai pengadaan hingga distribusi logistik. Caranya, dengan meminta akses SILOG (Sistem Informasi Logistik) kepada KPU agar Bawaslu lebih mudah dalam mengawasi logistik pemilu.
"Nanti kami akan segera bersurat kembali kepada KPU untuk meminta akses SILOG," pungkasnya.(ADV/RLS).
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: biznislinggau.com
Artikel Terkait
Hakim MK Anwar Usman Absen 81 Kali di 2025: Rekor Tertinggi & Surat Peringatan MKMK
Dugaan Pengaruh Jokowi di Institusi Hukum: Analisis Kinerja Kejaksaan Kasus Silfester Matutina
Pilkada Campuran: Potensi Tekan Biaya Politik vs Risiko Oligarki Menurut Prof. Didik J. Rachbini
Menteri Keuangan Purbaya Tak Bisa Tidur: APBN 2025 Diprediksi Defisit 2,7-2,8%