PARADAPOS.COM - Kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol disoal. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan kenaikan pangkat merupakan kewenangan Panglima TNI.
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan itu menyebut Letkol Teddy selama ini bertugas dengan baik membantu Presiden Prabowo Subianto. Karena itulah Teddy diberikan kenaikan pangkat.
"Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?," tutur Jenderal Maruli.
"Ada orang yang pernah di Papua temannya, yang bertempur betul dan komplain pangkatnya nggak naik-naik, saya ingin tahu siapa orangnya, betul nggak dia (orang tersebut) benar-benar bertempur atau pernah perang nggak dia? Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan KSAD) jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan)," tuturnya.
Dia mengatakan TNI selalu mengikut aturan. Dia menegaskan anggota TNI yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.
"Kita (TNI) tidak mengikuti pemungutan suara, hak kita nggak ada karena apa? karena dianggap masih rawan, makanya kita harus punya undang-undang sendiri, bukan kami ingin enak, apa enaknya, apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer, apakah kami hebat? Kami juga tidak mau punya anggota penjahat, kita hukum juga, saya jamin anggota misalnya kegiatan ilegal kita hukum," ujarnya.
Karena alasan itulah, menurut dia, kenaikan Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan lagi.
"Saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Silakan saja nanti bagaimana kebijakan negara. Bagaimana kemampuan keuangan, nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan, dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan di diskusi, yang akan dilaksanakan besok," tuturnya.
Artikel Terkait
SBY Buka Suara Soal Kemampuan Meramal Masa Depan: Bukan Klenik, Tapi Futurology
Amien Rais Klaim Jokowi Tidak Punya Ijazah, Tanggapi 8 Tersangka Kasus Polda Metro
Hoaks! Tangkapan Layar WA Hasto PDIP Soal Soeharto Terbongkar Palsu
Dukungan Pemerintah Rp 57 Juta/Tahun untuk Keluarga 10 Pahlawan Nasional 2025, Termasuk Gus Dur & Soeharto