Hoaks! Tangkapan Layar WA Sekjen PDIP Hasto Soal Penolakan Soeharto Dipastikan Palsu
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan bantahan keras terkait beredarnya tangkapan layar atau screenshot percakapan di grup WhatsApp internal yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Pesan palsu yang sedang viral tersebut mengklaim berisi instruksi dari Hasto kepada pengurus partai untuk mendorong pihak luar menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Pernyataan Resmi Politikus PDIP
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, secara tegas membantah kebenaran dari tangkapan layar tersebut. Dalam pernyataannya, Guntur menegaskan bahwa pesan yang beredar adalah hoaks dan tidak mengandung kebenaran sama sekali.
"Soal tangkapan layar yang beredar, siapa pun bisa bikin seperti itu. Itu palsu," tegas Guntur di Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Tujuan Penyebaran Hoaks Diungkap
Guntur Romli menduga ada tujuan tertentu di balik penyebaran hoaks ini. Menurutnya, tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembusukan nama baik dan mengkambinghitamkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa sikap penolakan terhadap Soeharto di internal PDIP merupakan hal yang alami dan sudah menjadi bagian dari identitas partai. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak memerlukan instruksi khusus dari pimpinan partai manapun.
DNA PDIP: Penolakan terhadap Kezaliman
"Penolakan terhadap Soeharto itu DNA kader-kader PDI Perjuangan, karena DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan bela rakyat kecil. Tidak perlu nunggu instruksi bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk menolak Soeharto," pungkas Guntur Romli menegaskan.
Dengan pernyataan ini, PDIP berharap masyarakat tidak terkecoh oleh informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menciptakan narasi negatif terhadap partai dan pimpinannya.
Artikel Terkait
Analis: Elektabilitas Tinggi Jadi Modal Kuat Gerindra Usung Prabowo di 2029
Ketua GPA Kecam Isu Pembangkangan Kapolri dan Siapkan Laporan Hukum
Golkar Tahan Sikap untuk Pilpres 2029, Utamakan Konsolidasi di Pemerintahan Prabowo
Analis: Seruan Dukungan Dua Periode untuk Prabowo Dinilai Sebagai Cek Ombak