Modus Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Mark Up Lahan hingga Jual Beli Tanah Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Praktik korupsi ini diduga terjadi dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan, termasuk adanya mark up harga yang merugikan keuangan negara.

Modus Mark Up Harga Lahan Proyek Whoosh

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan contoh konkret modus mark up harga lahan. "Misalnya, harga wajar lahan seharusnya Rp 10, tapi kemudian dinaikkan menjadi Rp 100. Itu jelas tidak wajar dan menimbulkan kerugian negara. Seharusnya negara membeli di harga Rp 10, tapi malah harus membayar Rp 100," jelas Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Modus Jual Beli Tanah Negara

Selain mark up, KPK juga mengungkap modus penjualan tanah negara ke pihak Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dalam modus ini, oknum tertentu diduga mengklaim tanah milik negara sebagai tanah pribadi, kemudian menjualnya kembali ke negara untuk kepentingan proyek kereta cepat.

"Ada oknum-oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara sendiri. Jadi kami bukan mempermasalahkan proyek Whoosh-nya, tapi fokus pada laporan yang menunjukkan adanya barang milik negara yang dijual kembali kepada negara," tegas Asep.

KPK Pastikan Tidak Ganggu Operasional Whoosh

Asep menegaskan bahwa penyelidikan KPK tidak akan mengganggu kegiatan operasional dan pelayanan kereta cepat Whoosh. KPK hanya berfokus pada penelusuran dugaan praktik korupsi, khususnya dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan.

"Kami tidak mengganggu operasional Whoosh. Namun jika benar ada pihak yang membuat negara membayar lebih mahal dari seharusnya, maka uang itu harus dikembalikan agar negara tidak dirugikan," tuturnya.

Fokus Penyelidikan pada Proses Pengadaan

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya telah menjelaskan bahwa proses penyelidikan lembaganya berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pengadaan proyek Whoosh, bukan pada kebijakan atau keberlanjutan proyek.

"KPK fokus di proses hukumnya, khususnya terkait pengadaannya. Kami sedang berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan," ucap Budi.

Dukungan KPK untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Budi menegaskan bahwa penyelidikan ini justru merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. KPK berupaya memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Kami menyadari bahwa korupsi dapat menggerus efektivitas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar digunakan sesuai tujuan," ujar Budi.

Proses Penyidikan Masih Berlangsung

Tim penyelidik KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui informasi penting terkait proyek Whoosh. Namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, detail proses dan nama-nama pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan.

"Tim masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui soal pengadaan proyek ini. Tapi karena tahapnya masih penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail," pungkas Budi.