Try Sutrisno: Saya Tidak Masalah Jadi Omongan Banyak Orang, Yang Penting Saya Tidak Jual Negara!

Try Sutrisno mewanti-wanti agar kita mewaspadai serta mengantisipasi kecenderungan yang semakin memburuk pasca Amandemen tersebut.

Dari tujuh butir lainnya yang menurut Try Sutrisno juga perlu diwaspadai yakni potensi invasi senyap dari tenaga kerja asing. 

Sebab jika dimobilisasi bisa menjadi tidak kurang dari 60 bataliyon asing yang mengancam negara dan bangsa.

"Semoga Pak Try dianugerahi tetap sehat, bahagia dan berkah melimpah mendampingi bangsa Indonesia mengatasi kecenderungan buruk tadi. Amin," demikian kata Bambang Wiwoho.

Diketahui, nama Try Sutrisno jadi bahan perbincangan menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menarik perhatian lantaran salah satu tuntutannya meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. 

Dokumen pernyataan sikap ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Try Sutrisno tertanda mengetahui tuntutan ini.

Dokumen tuntutan dibacakan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. 

Pernyataan sikap tersebut lalu ditayangkan dalam siaran di sejumlah akun YouTube.

Adapun delapan tuntutan purnawirawan prajurit TNI yakni kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan; dukungan terhadap program Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan; penolakan tenaga kerja asing asal Cina, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan; penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Kemudian, reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7; Pengembalian fungsi Polri pada urusan Kamtibmas di bawah Kemendagri, dan terakhir penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.

Sumber: RMOL