Skandal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Paiman Raharjo Akui Pernah Punya Kios di Pasar Pramuka

Pernyataan terbaru datang dari politikus senior PDIP, Beathor Suryadi. Dalam sebuah pernyataan terbuka, Beathor mengklaim telah menemukan titik terang soal dugaan penerbitan ijazah Jokowi yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak.

Menurut Beathor, hasil penelusuran timnya—yang melibatkan kader PDIP DKI Jakarta—mengarah pada satu nama yang dinilainya sentral yakni Paiman Raharjo.

Ia menyebut, selain dikenal sebagai tokoh pendidikan dan mantan Wakil Menteri Desa di era Jokowi, Paiman juga tercatat pernah membuka usaha jasa pengetikan dan fotokopi di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

“Pak Paiman dikenal dekat dengan Jokowi, bahkan pernah memimpin relawan Sedulur Jokowi. Dugaan kami, dulu pernah ada pertemuan penting antara mereka di Pasar Pramuka terkait penyusunan dokumen,” ujar Beathor.

Ia mengklaim, dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian investigasi timnya, dan menjadi dasar untuk mendesak aparat agar menghentikan proses hukum terhadap para aktivis yang dituduh menyebarkan informasi palsu tentang ijazah Jokowi.

“Jika lokasi dan aktornya sudah teridentifikasi, penyelidikan terhadap aktivis justru seharusnya dihentikan,” tegasnya.

Terpisah, Paiman membenarkan bahwa dirinya memang pernah membuka usaha jasa pengetikan dan fotokopi di Pasar Pramuka sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Namun ia membantah keras keterlibatannya dalam dugaan pemalsuan dokumen akademik presiden.

“Saya dulu hanya orang kecil yang berjuang untuk kuliah. Usaha itu saya jalankan dari 1997 sampai 2002. Setelah itu saya jual semua, lalu fokus mengajar dan merintis usaha baru,” ujarnya.

Ia mengaku tak memiliki percetakan, tidak kenal dengan siapa pun yang disebut dalam tuduhan, dan tak pernah tahu-menahu soal praktik ilegal seperti pemalsuan ijazah.

“Saya hanya punya kios kecil, bukan percetakan. Dan saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam urusan ijazah siapa pun, termasuk Jokowi.”

Paiman mengaku pasrah atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia meminta semua pihak untuk menyerahkan persoalan ini pada proses hukum yang berjalan.

“Saya hanya berharap masyarakat tak mudah terpancing. Kita tunggu saja proses hukum yang sah dan adil,” pungkasnya.***

Sumber: pikiranrakyat