PARADAPOS.COM -Seorang kepala negara ditakdirkan bekerja sesuai sumpah dan janjinya kepada rakyat. Maka, apa yang dikerjakan presiden tidak kemudian menjadi pamrih jasa.
Demikian antara lain disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus merespons kesedihan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ada pihak-pihak yang melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Terlalu berlebihan menurut saya. Pejabat publik mana pun yang sudah diberikan jabatan, kewenangan dan kekuasaan memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaannya," kata Deddy, Jumat, 11 Juli 2025.
Terlebih, kata Deddy, negara memberikan gaji, insentif, fasilitas, perlindungan dan pengamanan, pensiun, dokter, hingga hadiah rumah bagi Presiden.
"Jadi setiap orang melaksanakan pekerjaan dengan baik itu sudah keharusan," katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR ini tak mau berspekulasi soal pihak-pihak yang dimaksud Luhut. Apalagi jika pihak yang melupakan jasa Jokowi ditujukan kepada mantan loyalis presiden dua periode itu.
"Kalau itu maksudnya, saya no comment. Itu urusan pribadi, bukan publik," pungkasnya.
Luhut sebelumnya menemui Jokowi untuk mengikuti beberapa agenda kerja dan berbincang mengenai keluarga serta kenangan selama masih di pemerintahan.
“Kami berdua merasa cukup sedih karena masih ada yang seolah melupakan jasa beliau,” ujar Luhut
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Safari Politik Jokowi 102 Persen untuk Amankan Jalan Gibran ke Kursi Presiden
Rocky Gerung Sebut Komunikasi Jokowi-Prabowo Mulai Longgar, Kubu Solo Disebut Bangun Kekuatan Politik Sendiri
Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri, Soroti Masa Jabatan hingga Netralitas
Dugaan Aliran Rp5 Triliun ke Inisial K Mencuat di Podcast, Ubedilah Badrun Klaim Dokumen Sudah Diserahkan ke KPK