Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
Idrus mengatakan kebijakan tunjangan perumahan memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tetapi jangan sampai komunikasi terputus,” katanya.
Ke depan, lanjut Idrus, DPR perlu juga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat ketika muncul kritik.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
Respons Gibran Soal Harga BBM Rp25 Ribu di Papua Viral, Tuai Pro Kontra Netizen
Rustam Effendi Beberkan Nasihat Rizal Ramli: Hati-hati, Eggi Sudjana Bisa Balik Badan
NasDem Sindir Partai Gerakan Rakyat Usung Anies Capres: Pilpres 2029 Masih Lama
Pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Lubis dengan Jokowi: Diplomasi Tingkat Tinggi dan Rekonsiliasi Politik