"Betul. Tidak ada yang mengenal," tegasnya.
Menurut Igun, pertemuan antara pejabat dan pengemudi ojol seharusnya dilakukan melalui asosiasi resmi, bukan sekadar menghadirkan individu tanpa keterwakilan.
Ia menekankan, GARDA sendiri memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan tercatat di pemerintah daerah maupun pusat.
"Ya, sebagian besar begitu. Bukan asal comot dari pinggir jalan. Aspirasi itu harus ada keterwakilan," katanya.
Lebih lanjut, Igun juga menyoroti atribut ojol yang bisa dengan mudah dibeli oleh masyarakat umum.
Hal itu membuat siapa saja bisa mengenakan jaket atau helm ojol tanpa benar-benar menjadi pengemudi.
"Ya, siapapun bisa membeli atribut ojol. Tapi apakah dia benar ojol atau bukan, atau apakah mereka lembaga atau bukan, itu tidak bisa diketahui," tuturnya.
Igun menilai polemik ini seharusnya segera diluruskan oleh pihak Wakil Presiden.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Ketua KPU Sewa Private Jet Rp 90 Miliar, Terungkap Perjalanan Mewah ke Bali hingga Kalsel!
Siapa Paling Diuntungkan dari Kereta Cepat Whoosh? Fakta Mengejutkan Terungkap!
Whoosh Rugikan Negara, Benarkah Tanggung Jawab Jokowi Dipertanyakan?
Kabar Terbaru! Pejabat Jabar Dikumpulkan KDM Usai Menkeu Sebut Dikibulin Soal Dana Ngendap: Benarkah Ada Kebohongan?