Komisi Informasi Sesalkan Kartu Liputan Wartawan Dicabut usai Tanya MBG ke Prabowo

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi Informasi Pusat Handoko AS menyesalkan keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia pada Sabtu (27/9/2025). 

Pencabutan dilakukan usai Diana bertanya soal Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto yang beru tiba usai lawatan luar negeri.

Handoko mengatakan, tindakan itu dapat dimaknai sebagai wujud ketidakpahaman atas keterbukaan informasi publik. 

"Pelarangan bertanya kepada presiden soal keracunan MBG yang kemudian diikuti pencabutan kartu liputan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat adalah bentuk ketidakpahaman terkait informasi publik," ujar Handoko dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan, keracunan MBG dikategorikan sebagai informasi serta merta berdasarkan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Disebutkan, informasi serta merta wajib disampaikan kepada publik berkaitan dengan informasi bencana nonalam dan informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Oleh sebab itu, kata Handoko, pelarangan jurnalis bertanya kepada Prabowo dapat diartikan penghalangan hak publik untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil presiden atas permasalahan tersebut. Keterangan Prabowo akan menjadi informasi yang ampuh karena akan memunculkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terkait keracunan MBG.

Terlebih, kata dia, saat ini terjadi kesimpangsiuran data terkait kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Staf Kepresiden Qodari mengatakan berdasarkan data Kemenkes, hanya 413 dari 1.379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan. Lebih sedikit lagi, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP.

"Namun data tersebut justru dipertanyakan oleh Nanik S Deyang selaku Wakil Kepala BGN. 'Data dari mana?' tanyanya sebagaimana dikutip berbagai media," tutur Handoko.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia dicabut. Dia mengatakan, pihaknya akan mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan tersebut.  

“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” ujar Prasetyo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Dia menambahkan, pihaknya telah memerintahkan Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk membuka komunikasi dengan CNN Indonesia.

"Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” tuturnya.

Sebelumnya, kartu identitas liputan istana milik reporter CNN Indonesia dicabut usai bertanya terkait program MBG kepada Prabowo.

Terkait hal tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden lalu mencari reporter yang bertanya terkait program MBG. 

BPMI dikabarkan keberatan atas pertanyaan reporter tersebut karena merasa di luar konteks. 

Sejumlah insan pers prihatin atas kejadian tersebut, mulai dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, serta Forum Pemred yang juga menyesalkan adanya perncabutan kartu liputan

Sumber: inews