Kinerja Bank Himbara Makin Solid Didorong Penempatan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun

Kinerja bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menunjukkan perkembangan yang semakin solid. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa kekokohan bank pelat merah ini didukung penuh oleh langkah strategis pemerintah.

Kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan Himbara menjadi faktor kunci dalam menjaga likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

"Kami melihat kinerja bank Himbara dalam kondisi baik, yang juga ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Hal tersebut memang benar terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah," tegas Mahendra dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin 3 November 2025.

Pertumbuhan Kredit Bank Himbara Lampaui Rata-rata Industri

Data terbaru menunjukkan total kredit yang telah disalurkan bank Himbara mencapai Rp3.829,3 triliun per September 2025, dengan pertumbuhan 8,62 persen. Angka ini berhasil melampaui rata-rata industri perbankan nasional yang hanya sebesar 7,7 persen.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun Himbara juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 12,89 persen (year-on-year), jauh melampaui rata-rata industri perbankan. Rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) Himbara pun meningkat dari 20,7 persen menjadi 21,2 persen pada periode yang sama.

Distribusi Penempatan Dana Pemerintah ke Lima Bank BUMN

Kebijakan strategis penempatan dana ini pertama kali digulirkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 12 September 2025. Dana segar sebesar Rp 200 triliun tersebut dialokasikan ke lima bank milik negara dengan distribusi sebagai berikut:

• Bank Mandiri: Rp 55 triliun
• BRI: Rp 55 triliun
• BNI: Rp 55 triliun
• BTN: Rp 25 triliun
• Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp 10 triliun

Pemerintah juga memberikan sinyal bahwa kemungkinan penambahan dana di masa depan tetap terbuka, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi nasional ke depan.