KPK Usut Pertemuan Jokowi-MBS, Bahas Kuota Haji hingga MoU Olahraga
Paradapos.com – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap detail lawatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi pada 2023. Pengungkapan ini disampaikan Dito saat menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024.
“Secara garis besar memang yang ditanyakan detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi, waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi. Tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” ujar Dito usai menjalani pemeriksaan selama empat jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 23 Januari 2026.
Agenda Resmi Kenegaraan dan Kerja Sama Olahraga
Dito menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan agenda resmi kenegaraan yang mencakup forum internasional dan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi. Salah satu fokus pembahasan adalah kerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga.
“Jadi waktu itu ada tanda tangan MoU juga. Ini MoU-nya tadi saya bawa untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” jelasnya.
Pembahasan Kuota Haji dalam Pertemuan Jokowi dan MBS
Lebih lanjut, Dito mengonfirmasi bahwa isu pelayanan haji juga sempat dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Pembahasan inilah yang kini menjadi perhatian penyidik KPK dalam mengusut kasus kuota haji.
“Seingat saya itu (pelaksanaan haji) bagian dari pembicaraan makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak spesifik kuota, tapi pelayanan haji karena haji kita butuh banyak kan. Dan itu tidak hanya terkait haji, ada investasi, IKN juga,” pungkas Dito Ariotedjo.
Pemeriksaan terhadap Dito ini merupakan bagian dari penyelidikan KPK untuk mengungkap lebih dalam dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan kuota haji Indonesia pada periode 2023-2024.
Artikel Terkait
Bareskrim Tangkap Dua Penyedia Rekening Penampung Uang Hasil Narkoba Jaringan Ko Erwin
Khalid Basalamah Kembalikan Rp8,4 Miliar ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji
Staf PBNU Mangkir dari Panggilan KPK untuk Kasus Kuota Haji
Polisi Ungkap Motif Balas Dendam di Balik Pembunuhan Ketua Golkar Maluku Tenggara