PARADAPOS.COM - Pengamanan kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) melibatkan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Apakah pengamanan ini terkait pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2016.
Kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp300 miliar.
Tim Penyidik Koneksitas telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin 78A/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei.
Ketiga tersangka kasus korupsi pengadaan satelit di Kemenhan yakni:
- Tersangka Laksamana Muda TNI (Purn) LNR (Leonardi) selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditetapkan berdasarkan Penetapan Tersangka Nomor: TAP-11/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- Tersangka ATVDH (Anthony Thomas Van Der Heyden) selaku Tenaga Ahli Satelit Kementerian Pertahanan, ditetapkan berdasarkan Penetapan Tersangka Nomor: TAP-12/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- Tersangka GK (Gabor Kuti) selaku CEO Navayo International AG, ditetapkan berdasarkan Penetapan Tersangka Nomor: TAP-13/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pengamanan aparat TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait pengusutan dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pelibatan TNI dalam pengamanan kantor kejaksaan seluruh Indonesia murni hasil kerja sama.
"Tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara. Bantuan pengamanan dari TNI itu sudah dibicarakan jauh sebelumnya sebagai bentuk kerja sama," kata Harli Siregar, Senin, 12 Mei 2025.
Dia menegaskan tidak ada keterkaitan maupun intervensi luar atas penanganan perkara itu.
Menurutnya, kerja sama terkait pengamanan kantor kejaksaan seluruh Indonesia diurus oleh bidang Pidana Militer Kejagung.
“Secara operasional dilakukan oleh jajaran Pidmil (Pidana Militer),” ujar Harli.
Sebelumnya, Kejagung meneken kesepakatan kerja sama dengan TNI.
Kesepakatan kerja sama terkait pengamanan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pun membenarkan adanya pengamanan yang melibatkan TNI di seluruh kantor kejaksaan seluruh Indonesia.
Surat telegram TNI terkait pengamanan menyeluruh ini sudah terbit.
Namun, langkah pastinya sedang dalam proses.
Menurut Harli, pengamanan ini memperkuat kerja sama antara TNI dan Kejagung yang sudah terjalin lama.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Terungkap Fakta Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Koperasi TNI Untung Rp 7,5 M, Pakai Pabrik Tomy Winata!
Pengerahan Prajurit TNI ke Kejaksaan Bisa Intervensi Hukum!
Kasus Ijazah Palsu Jokowi Berbuntut Panjang, Abraham Samad dan Mikael Sinaga Dipanggil Polda Metro Jaya
TNI Dampingi Kejaksaan Kawal Kasus Korupsi, Pengamat: Prabowo Andalkan Kejagung Karena KPK-Polri Masih Kaki Tangan Jokowi!